Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hermawan: Proses Demokrasi Parlemen bak Persekongkolan Jahat

Kompas.com - 10/10/2014, 13:57 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo mengibaratkan proses demokrasi di parlemen belakangan ini bak aksi persekongkolan "penjahat".

"Misalnya, ada 30 orang di ruangan ini, lalu yang berkomplot ada 20 orang. Nah, yang 20 orang penjahat ini bersekongkol dalam voting menyebut tembok warnanya biru, padahal coklat. Itulah yang terjadi di DPR sekarang," kata Hermawan dalam Diskusi Publik Selamatkan Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan LIPI di Jakarta, Jumat (10/10/2014), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, demokrasi persekongkolan seperti itu mengkhawatirkan. Terlebih lagi, menurut dia, mereka yang dapat dikategorikan sebagai "penjahat" di DPR punya jumlah cukup besar.

"Mungkin di DPR kalau isinya 30 orang, 'penjahat'-nya itu 31 orang," seloroh Hermawan.

Hermawan menegaskan, LIPI merasa perlu bersuara terkait proses demokrasi yang belakangan terjadi di parlemen. Peneliti LIPI, menurut dia, sama sekali tidak sedang terlibat dalam sebuah langkah politik praktis.

"Kalau peneliti mau jadi politisi, lepaskan dulu jabatannya sebagai peneliti, itu boleh," ujar dia.

Sebelumnya, proses pemilihan pimpinan DPR RI dan MPR RI dilakukan dengan proses voting. Dengan proses seperti itu, suara mayoritas yang diperhitungkan. Akhirnya, fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bersama Fraksi Partai Demokrat menyapu bersih jajaran kursi pimpinan DPR RI dan MPR RI periode 2014-2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Nasional
Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Nasional
Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Nasional
PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Nasional
Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Nasional
Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com