Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Kecewa Pilkada lewat DPRD, Ini Komentar Syarief Hasan

Kompas.com - 26/09/2014, 14:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku kecewa dengan hasil paripurna terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang menghasilkan keputusan pilkada lewat DPRD.

Opsi pilkada lewat DPRD bisa memenangi voting setelah Fraksi Demokrat memilih meninggalkan ruang sidang paripurna alias walkout.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, aksi walkout itu terpaksa diambil oleh Fraksi Demokrat karena usulan 10 syarat yang diajukan tidak diterima oleh semua fraksi. (Baca: Demokrat "Keukeuh" 10 Syaratnya Masuk dalam Draf RUU Pilkada)

"Sebenarnya semalam itu kami dalam posisi sangat sulit karena usulan kami untuk mengegolkan 10 poin perbaikan pemilihan langsung di lobi fraksi itu tidak didukung," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014).

Setelah digelar forum lobi, kata dia, hanya ada dua opsi yang tersedia untuk di-voting, yakni pilkada langsung atau pilkada lewat DPRD. Tidak ada opsi pilkada langsung dengan 10 syarat yang diajukan Demokrat.

"Jadi, kami sudah berupaya keras untuk mengegolkan itu demi kepentingan rakyat, tapi lobi fraksi tidak ada yang dukung sehingga sesuai ketentuan dari tata cara etika lobi fraksi, kalau tidak didapatkan kesepakatan, maka itulah yang dibawa (di-voting)," ujarnya.

Syarief menolak apabila aksi walkout itu diartikan membangkang dari instruksi SBY. (Baca: SBY Pilih Pertahankan Pilkada Langsung oleh Rakyat)

"Bukan begitu, saya sudah menginstruksikan supaya itu bertahan. Rupanya di lobi fraksi berkata lain," ujar Menteri Koperasi dan UKM itu.

Sebelumnya, koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mendukung pilkada langsung mengaku sudah mendukung opsi Demokrat itu agar dimasukkan dalam voting. Namun, belakangan Demokrat malah memilih walkout.

Akhirnya, hasil voting, sebanyak 226 anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung pilkada lewat DPRD. Sementara itu, anggota DPR yang mendukung pilkada langsung hanya 135 orang.

Dari Amerika Serikat, SBY mengaku kecewa terkait pengesahan RUU Pilkada dengan mekanisme pilkada lewat DPRD. (Baca: SBY Kecewa dengan Keputusan bahwa Pilkada lewat DPRD)

Menyikapi hasil itu, Demokrat akan mengajukan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi nantinya. (Baca: SBY Kecewa Pilkada lewat DPRD, Demokrat Akan Gugat UU Pilkada ke MK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com