Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Minta Masyarakat Beri Masukan tentang 6 Calon Pimpinan KPK

Kompas.com - 26/09/2014, 13:25 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta masyarakat memberikan masukan terhadap profil dan latar belakang masing-masing calon. Anggota Tim Pansel KPK Rhenald Kasali mengatakan, masukan tersebut dapat membantu panitia dalam melakukan seleksi.

"Jangan memberikan dukungan. Ini bukan pemilihan idol. Kami minta masukan faktual mengenai perilaku, mengenai apakah calon-calon ini pernah berhubungan dan terindikasi dengan korupsi," ujar Rhenald, di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014).

Rhenald mengatakan, informasi dari masyarakat akan ditelusuri lebih jauh oleh panitia seleksi, tim tracking, dan tim private investigator. Untuk itu, ia juga meminta agar masyarakat memberikan informasi mengenai calon berdasarkan fakta yang ada.

"Informasi harus sesuai dengan fakta. Jangan katanya, katanya," ujar Rhenald.

Anggota Pansel lainnya, Farouk Muhammad mengatakan, hingga saat ini tim Pansel telah menerima sekitar 173 email dari masyarakat mengenai para calon pimpinan KPK.

"Kebanyakan yang masuk itu dukungan. Kami tidak bisa melihat itu. Kami fokus dengan fakta perbutan, gaya hidup para calon, karena itu berpengaruh terhadap seleksi," kata Farouk.

Meskipun demikian, seluruh anggota Pansel KPK berharap agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikan informasi terkait penentuan integritas, kapasitas, kepemimpinan, dan independensi para calon pimpinan KPK.

Pendapat, masukan, atau informasi terhadap peserta seleksi,dapat diberikan paling lambat 4 Oktober 2014 ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan. Masyarakat juga dapat menghubungi nomor telepon 021-5274887 atau e-mail pansel.kpk@kemenkumham.go.id atau SMS ke 081211155555.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com