Mengapa Koruptor Harus Dicabut Hak Politiknya? Ini Alasan KPK!

"Sanksi hukum bertemu dengan sanksi sosial politik diharapkan bisa membuat efek deterent yang lebih kuat dan tegas," kata dia, melalui pesan singkat, Selasa (16/9/2014) pagi.

Bambang mengatakan, seorang pejabat publik cenderung menyelewengkan kewenangan yang dititipkan kepadanya. Alih-alih menggunakan kewenangannya untuk kemaslahatan orang banyak, menurut dia, pejabat publik yang korup cenderung menggunakan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. (Baca: KPK: Putusan MA yang Cabut Hak Politik Luthfi Hasan Harus Jadi Rujukan)

"Sehingga tidak hanya harus dihukum atas perbuatannya tapi dibuat tidak memiliki akses lagi untuk menduduki jabatan publik," ujar dia.

Sejauh ini, KPK kerap menuntut majelis hakim untuk mencabut hak politik terdakwa korupsi. Mereka yang dituntut dicabut hak politiknya antara lain, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Irjen (Pol) Djoko Susilo, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Gubernur Banten nonaktif Atut Chosiyah, serta mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. (Baca: KPK Apresiasi Putusan Kasasi MA yang Perberat Hukuman Luthfi Hasan).

Namun, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tidak pernah mengabulkan permohonan jaksa KPK yang meminta hak politik terdakwa dicabut. Hak politik Djoko Susilo baru diputuskan dicabut di tingkat banding kemudian dikuatkan di tingkat kasasi di MA. 

Sementara, Luthfi Hasan Ishaaq baru dikabulkan tuntutan pencabutan hak politiknya di tingkat kasasi. (Baca: MA Nilai Perbuatan Luthfi Hasan Merupakan Korupsi Politik)