Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawa-bawa Pemilu AS, Ini Kata Hashim soal Alasan Koalisi Merah Putih Dorong Pilkada Tak Langsung

Kompas.com - 15/09/2014, 23:17 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan, partainya beserta partai-partai lain di Koalisi Merah Putih punya alasan kuat mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak langsung.

Hashim menyatakan, negara maju sekaligus negara demokrasi terbesar di dunia, Amerika Serikat, sampai saat ini menerapkan sistem tak langsung pada pemilihan presidennya.

"Di Amerika Serikat, pemilihan presiden dilaksanakan secara tidak langsung. Presiden Amerika Serikat tidak dipilih langsung oleh rakyatnya. Yang memilih (presiden) adalah 540 elector. Saya tahu persis konstitusi Amerika Serikat," kata Hashim, di Jakarta, Senin (15/9/2014).

Hashim menjelaskan, 540 elector pada pemilihan presiden di AS berasal dari 50 negara bagian, daerah khusus Washington DC, dan dari negara-negara yang masih berada di bawah naungan konstitusi AS, seperti Guam dan Puerto Rico.

Menurut Hashim, faktor inilah yang membuat pengumpul suara terbanyak dalam pemilihan presiden di AS tak otomatis menjadi pemenang.

"Pada 2000, George W Bush terpilih dan jadi presiden walaupun kalah suara dari Al Gore yang unggul 500.000 suara. Itulah Amerika Serikat yang menerapkan sistem pemilihan tidak langsung," papar Hashim.

Karena itu, Hashim berpendapat upaya mengembalikan pilkada agar tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat sudah tepat. Apalagi, ia menganggap hal tersebut telah sesuai dengan sila ke-4 Pancasila.

"Kita masih menganut dan mendukung Pancasila. Pancasila masih berlaku di negara kita. Dan di sila ke-4 disebutkan permusyawaratan perwakilan," tegas Hashim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com