Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel: Sikap KPK Bikin Orang Males Daftar untuk Gantikan Busyro

Kompas.com - 30/08/2014, 22:58 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Imam Prasodjo menyebut sikap KPK yang menolak pembentukan Pansel membuat orang enggan mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK menggantikan Busyro Muqoddas. Desember nanti, masa jabatan Busyro sebagai Wakil Ketua KPK berakhir.

"Dengan sikap KPK, sikap ini bisa membuat orang-orang baik males daftar," ujar Imam saat dihubungi wartawan, Sabtu (30/8/2014).

Imam mengatakan, pendaftar calon pimpinan KPK saat ini masih sedikit. Mengenai kemungkinan Pansel memperpanjang waktu pendaftaran, dia mengatakan, hal itu akan dibicarakan terlebih dahulu. Jika sesuai rencana, pendaftaran calon pimpinan KPK ditutup 3 September 2014.

Menurut Imam, kekosongan pimpinan di KPK justru akan membahayakan lembaga itu sendiri. Jika tidak ada pengganti Busyro, keabsahan lembaga KPK bisa dipertanyakan. Menurut Undang-undang, kata dia, KPK adalah lembaga yang dipimpin lima unsur pimpinan.

"Ini menjadi taruhan KPK sendiri. Kalau tidak mengisi pak Busyro, bukan enggak percaya kinerja KPK, tapi keabsahan legal standing," kata dia.

Jika ada kekosongan kursi pimpinan, menurut Imam, keabsahan lembaga KPK rentan diganggu. Dikhawatirkan, ritme kerja KPK bukan lagi bisa terhenti, namun kewenangan lembaga itu juga bisa dipertanyakan.

KPK, menurut Imam, tidak lagi punya gigi jika keabsahan lembaganya dipertanyakan. Dia mengatakan, KPK bukan hanya milik pimpinan jilid III yang saat ini menjabat, melainkan milik rakyat yang menghendaki pemberantasan korupsi tidak terganggu.

Imam kembali menegaskan bahwa Pansel tidak bermaksud menganggu ritme kerja KPK dengan menyeleksi calon pengganti Busyro. Menurut dia, Pansel hanya menjalankan keputusan presiden (keppres).

Untuk itu, lanjut Imam, Pansel akan terus berkomunikasi dengan KPK agar tidak terjadi salah paham di antara kedua belah pihak. "Saya khawatir teman-teman di KPK salah presepsi terhadap pasal-pasal, kami menafsirkan pasal ini adalah sebuah keniscayaan bahwa KPK memiliki keabsahan, pelajari saja," kata Imam lagi.

Sejak awal, pimpinan KPK menolak pembentukan Pansel. Mereka menilai, Pansel menghabiskan tenaga dan anggaran. KPK merasa sanggup menjalankan program pemberantasan korupsi tanpa pengganti Busyro. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebelumnya menyampaikan kekhawatiran dia bahwa pengganti Busyro nantinya justru akan mengganggu ritme kerja KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com