Duga Ada Kejanggalan, DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Kelangkaan BBM Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat RI berencana memanggil pemerintah terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pemerintah dinilai bertanggung jawab penuh atas kelangkaan yang tengah terjadi.

"Sebagai pimpinan DPR, kita bertanya-tanya, ada apa gerangan loh kok ada pemandangan antre BBM seperti ini. Kita akan panggil pemerintah dan pihak terkait, Pertamina, BPH Migas, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014) sore.

Priyo menilai, kelangkaan BBM yang terjadi saat ini penuh dengan kejanggalan. Alokasi subsidi BBM sejauh ini, menurut dia, masih mencukupi dan tidak perlu dibatasi.

"Pertamina sebagai agen negara diberi cadangan BBM yang cukup. Pertamina teoretis enggak rugi karena itu dibayar negara. Pertamina untung. Jadi, ini ada kesalahan apa?" ujarnya.

"Saya minta menteri terkait dan Pertamina tak boleh berpangku tangan. Itu harus segera dicari solusi," tambah politisi Partai Golkar tersebut.

Meski menilai pemerintah bertanggung jawab penuh, menurut dia, tidak perlu ada desakan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga BBM untuk mengatasi kelangkaan.

Priyo justru mendorong presiden terpilih Joko Widodo untuk menaikkan harga BBM setelah dilantik nanti. "Janganlah Pak Yudhoyono didesak untuk mengurangi subsidi yang berimplikasi menaikkan BBM. Pak Yudhoyono kan sudah memberikan sinyal tidak mengambil kebijakan yang bersifat strategis pada akhir pemerintahannya," ujar Priyo.