Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Terus Coba Masukkan Programnya dalam RAPBN 2015

Kompas.com - 26/08/2014, 20:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo berharap program prioritasnya terakomodasi di dalam APBN 2015. Jokowi akan berkoordinasi dengan partai pengusungnya untuk mewujudkan hal tersebut.

Pada Selasa (26/8/2014) sore hingga malam, Jokowi menggelar rapat bersama Jusuf Kalla, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Fraksi PDI-P di DPR Puan Maharani. Rapat itu adalah awal pembahasan untuk mengegolkan programnya dalam APBN 2015.

"Kita lihat mana ruang-ruang (di pos APBN) yang bisa dimasuki supaya program prioritas bisa langsung dikerjakan," ujar Jokowi seusai pertemuan yang diselenggarakan di bekas posko kampanye nasional Jokowi-Jusuf Kalla, Jalan Sisingamangaraja 5, Jakarta Selatan, Selasa malam. "Pembicaraan itu untuk Mbak Puan sebagai ketua fraksi yang akan mengusahakan itu di parlemen," sambung Jokowi.

Kelanjutan dari rapat Selasa ini, lanjut Jokowi, pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan anggota DPR dari partai politik pengusung Jokowi-Jusuf Kalla lainnya. Jokowi berharap kekuatan parpol pengusung bisa meloloskan program prioritasnya dalam APBN 2015.

"Kami akan bicara dengan fraksi pendukung pada Kamis (28/8/2014) sore atau malam," lanjut Jokowi.

Jokowi enggan menjelaskan apa yang akan disampaikan kepada fraksi partai pengusung supaya harapannya tersebut bisa tercapai.

Sekadar gambaran, RAPBN 2015 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini sedang dibahas di parlemen. Di satu sisi, Jokowi sebagai presiden terpilih ingin "tancap gas" melaksanakan program prioritas.

Salah satu usaha yang akan dilakukan ialah dengan cara menggalang kekuatan di parlemen. Kendati demikian, kekuatan partai pendukung Jokowi-JK di parlemen hanya 207 kursi (37 persen). Sementara itu, enam partai di parlemen yang mendukung Prabowo-Hatta memiliki 353 kursi (63 persen). Jokowi sempat mengisyaratkan Demokrat dan PAN merapat ke kubunya untuk memperkuat parlemen, meski isyarat tersebut dibantah oleh pihak dari kedua partai itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com