Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud: 5 atau 6 Hari Sekolah, Terserah Pemerintah Daerah

Kompas.com - 17/08/2014, 11:18 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh menegaskan bahwa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menetapkan kebijakan bersekolah selama 6 hari. Kebijakan itu diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah.

"Jadi dari awal kami tegaskan Menteri tidak menetapkan apa sekolah itu 5 hari atau 6 hari," ujar M Nuh di Gedung Kemendikbud, Senayan, Minggu (17/8/2014).

Menurut dia,  Kemendikbud hanya menetapkan rancangan kurikulum saja. Termasuk rancangan jumlah jam belajar siswa tiap minggunya. Sedangkan, untuk pelaksanaan kurikulum tersebut, M. Nuh memberi kebebasan kepada Pemerintah Daerah masing-masing.

Apabila suatu daerah merasa harus menambah hari sekolah untuk melaksanakan kurikulum baru, M Nuh mempersilahkan. Begitu juga sebaliknya, jika suatu daerah merasa tidak perlu menambah hari sekolah, M. Nuh juga memberi kebebasan.

"Ada kalanya daerah tertentu merasa lebih baik 5 hari, silahkan. Ada yang 6 hari, juga silahkan," ujarnya. "Itu kewenangan daerah, yang penting kurikulum, metode, guru, itu sesuai kurikulum. Selebihnya kita serahkan ke Pemda," tambahnya.

Dalam waktu dekat, semua sekolah di Jakarta, dari SD hingga SMA akan melakukan kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu. Hal itu untuk menyesuaikan Kurikulum 2013 yang berisi materi pelajaran lebih banyak. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun, mengatakan, dengan materi pelajaran yang lebih banyak, tidak mungkin jika kegiatan belajar mengajar hanya berlangsung hari Senin sampai Jumat saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com