"Persoalan Terbesar Pemilu 2014 di Data Kependudukan"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar sosiologi Rasyid Saleh mengatakan, masalah terbesar dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2014 adalah data kependudukan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, valid atau tidaknya sebuah data kependudukan berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih dan terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).

Rasyid mengatakan, satu tahun sebelum pelaksanaan pemilu, pemerintah seharusnya sudah harus menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) ke KPU. Data tersebut lantas harus kembali dimutakhirkan oleh KPU di tingkat daerah untuk memastikan bahwa tidak ada penduduk yang memiliki kartu identitas kependudukan ganda.

“Peraturan atau ketentuan UU mengatakan, satu tahun sebelum pemilu, pemerintah diwajibkan memberikan DP4 atau menyerahkan DP4 kepada KPU. Sesungguhnya, berdasarkan pengalaman, memang data di tempat ini agak panas. Kenapa agak panas? Memang tidak bersih,” tegas Rasyid saat memberikan keterangan sebagai saksi ahli dari kubu Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi, Jumat (15/8/2014).

Masalah data kependudukan bukanlah persoalan yang mudah ditangani. Pasalnya, 62 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah baru mulai memperhatikan persoalan ini.

Sebelumnya, kata dia, banyak warga yang bisa memiliki kartu identitas, bahkan mencapai 10 identitas. Di sisi lain, bahkan ada pula sejumlah warga yang justru memiliki satu identitas yang sama.

“Oleh karena itu, maka KPU dengan modal atau dengan ketegaran yang kuat mestinya dengan menerima DP4 itu diharapkan untuk segera memutakhirkan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menambahkan, dalam proses pemutakhiran data kependudukan tersebut, KPU pusat seharusnya dapat membekali kemampuan perwakilan mereka secara baik. Menurut dia, tidak sedikit perwakilan KPU di daerah yang melakukan pemutakhiran data justru tidak mengetahui bagian-bagian yang terdapat di dalam kartu kependudukan itu sendiri.

“Digit NIK itu saja dia tidak mengerti. Bahwa enam digit pertama itu adalah kode wilayah, enam digit kedua itu adalah kode kelahiran tanggal bulan tahun, empat digit terakhir adalah kode registrasi. Ini semua mereka tidak mengetahui,” tandasnya.