Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo Nilai Form C1 Tak Aman dan Rentan Duplikasi

Kompas.com - 13/08/2014, 21:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tim Prabowo-Hatta meragukan sistem pengamanan yang digunakan Komisi Pemilihan Umum didalam formulir C1. Mereka menilai, sistem pengamanan formulir C1 sudah bocor ke publik dan mudah untuk diduplikasi oleh siapa saja.

Dalam konferensi pers di Hotel Intercontinental, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2014) malam, Koordinator Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Mahendrahatta menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan riset terhadap pengamanan form C1. Salah satu relawan dari Tim Prabowo-Hatta, Fahrurozy kemudian ditugaskan untuk menjelaskan.

"Beberapa waktu lalu, sistem KPU dan email beberapa Komisioner KPU bobol. Ada blog yang mengatakan sistem IT KPU rentan dan sangat mungkin untuk diretas," kata Fahrurozy.

Fahrurozy menjelaskan, dalam form C1 terdapat sistem pengamanan berupa mikroteks yang diletakkan di bagian-bagian tertentu formulir. Pengamanan dengan mikroteks tersebut layaknya pengamanan di uang kertas.

Namun, belakangan rahasia mengenai mikroteks itu bocor dan tersebar luas di internet.

"Apabila spesifikasi teknis pengaman bocor artinya form C1 itu sangat dimungkinkan untuk diduplikasi baik pihak luar atau dalam KPU," ujarnya.

Selain itu, lanjut Rozy, ada juga pengamanan berupa hologram. Namun pengamanan itu juga bisa dengan mudah ditembus karena hanya sekedar ditempel di form, bukan ditanam. Rozy lalu menunjukkan form C1 plano duplikasi dan mempersilakan wartawan untuk melihat mikroteks menggunakan kaca pembesar.

Dari pengamatan dengan kaca pembesar itu, terdapat teks kecil di beberapa bagian kertas. Dengan bocornya spesifikasi pengamanan ini, sambung Rozy, siapa pun bisa mencetak form C1 yang sama persis dengan milik KPU.

Mahendra menjelaskan, nantinya bisa saja pihak KPU, Prabowo-Hatta, dan Jokowi-JK saling mengklaim jumlah perolehan suara di tiap TPS berdasarkan form C1 yang entah asli atau palsu. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut menyatakan bahwa masalah keamanan C1 itu akan diajukan ke DKPP dan MK.

"Mikoteks dan hologram yang tidak aman itu sudah diajukan tadi di DKPP dan saya kira dalam beberapa hari akan diajukan di MK. Ini membuktikan bahwa alat pengaman tidak aman dan telah bocor melalui internet. Dan orang awam bisa mencetak form c1 dengan cukup mudah. Berarti keutuhan alat pemilihan form c1 sangat diragukan otentiknya," ujar Hashim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, Asal...

Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, Asal...

Nasional
Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Nasional
Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com