Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen: Agung Laksono Dicopot karena Ganggu Soliditas Golkar

Kompas.com - 11/08/2014, 20:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa mengungkapkan, Agung Laksono hanya dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum, bukan dicopot sebagai kader Partai Golkar. Agung dicopot dari jabatannya itu lantaran dinilai dapat mengganggu soliditas internal partai berlambang pohon beringin itu.

"Etikanya kami kan pengurus, ketua umumnya Pak Aburizal Bakrie, masak berbeda? Bila perbedaan itu sebelum keputusan diambil, itu dinamika. Tapi bila keputusan sudah diambil, tetap juga berbeda, itu kan mengganggu soliditas," ujar Mara saat dihubungi, Senin (11/8/2014).

Mara membandingkan Agung Laksono dengan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung. Dia menilai, sebelum keputusan, Akbar kerap melontarkan kritik. Namun, saat keputusan tersebut dibuat, Akbar taat akan keputusan yang diambil.

"Soal munas tahun 2015, kenapa tidak diributkan sejak tahun 2010 atau 2013? Kenapa ribut atau mendesak munas tahun 2014? Padahal, jelas sudah keputusan Munas VIII Riau, kan munas tahun 2015 dan masa bakti pun jelas disebut bsrdasarkan SK 2009-2015," papar Mara.

Mara juga mengungkapkan, pencopotan Agung Laksono dari posisi Wakil Ketua Umum juga atas desakan dari Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat provinsi. Dia menampik adanya desakan dari kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pergantian kepengurusan Golkar ini.

"Ketua umum kan juga punya hak prerogatif," imbuhnya.

Seperti diketahui, Agung Laksono belakangan ini kerap menyuarakan pelaksanaan musyawarah nasional (munas) untuk mencari ketua umum baru dilakukan tahun 2014 ini. Agung pun sudah mulai membentuk tim sukses untuk maju sebagai calon ketua umum.

Namun, kubu Aburizal menegaskan bahwa munas dilakukan pada 2015. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan Munas 2009 lalu. Selain Agung, Aburizal juga mencopot Ketua DPP Bidang Pemuda Golkar Yorrys Raweyai yang juga kerap menyuarakan soal Munas 2014.


Update:
Wasekjen Golkar: Tidak Ada Pemecatan, Hanya Penyegaran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com