Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Janji Sambangi Papua pada 100 Hari Pertama Jadi Presiden

Kompas.com - 07/08/2014, 14:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo, menyatakan komitmennya membangun Papua jika resmi menjabat sebagai presiden. Hal itu disampaikannya saat menerima warga Papua yang tergabung dalam Papuan Brotherhood di Balaikota, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Juru bicara Papuan Brotherhood, Ramses Wally, mengatakan, Jokowi menerima perwakilannya tepat pukul 08.00 WIB, sesuai dengan janji. Pertemuan itu berlangsung sekitar 1 jam di Ruang Rapat Gubernur DKI.

"Pak Jokowi tidak janjikan apa-apa kepada kita ini. Dia hanya bilang 100 hari kerja pertama, ia akan menginjak Papua, melihat kondisi di sana dari dekat," ujar Ramses kepada Kompas.com, seusai pertemuan.

Menurut Ramses, ada dua poin persoalan yang masih dirasakan masyarakat Papua. Pertama, soal otonomi daerah yang belum maksimal sehingga pembangunan pun tidak merata. Kedua, harga barang yang tinggi di sejumlah wilayah terpencil Papua.

Ramses mengatakan, masyarakat Papua masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Ia menilai, pemerintah atas wilayah itu sangat kurang. Mendatangi dan melihat langsung apa yang terjadi di sana, kata Ramses, sangat berarti bagi masyarakat Papua.

"Kami percaya Pak Jokowi bisa bantu. Kami sangat ingat dia bilang kenapa kampanye yang pertama dilakukan di Papua. Itu karena di sinilah tempat matahari terbit. Segala sesuatu dimulai dari matahari terbit," lanjut dia.

Selain soal kunjungan ke Papua, pertemuan itu juga dimanfaatkan Papuan Brotherhood untuk mengucapkan selamat kepada Jokowi dan Jusuf Kalla yang telah menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com