Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramadhan Pohan: Secepatnya Komisi I Panggil Menkominfo soal Blokir Konten ISIS

Kompas.com - 05/08/2014, 09:58 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan heran dengan lambatnya proses pemblokiran video kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Suriah di YouTube. Ia mengatakan, Komisi I akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring segera setelah masa reses DPR selesai.

"Insya Allah. Kalau dari sisi saya, secepatnya saja (pemanggilan). Makin cepat, makin bagus. Blokir ini soal sederhana, bukan mampu atau tidak. Ini soal mau atau tidak Menteri Tifatul. Tidak ada susahnya soal ini. Saya heran, kok, soal ISIS dan blokir ini jadi polemik berpanjang-panjang. Presiden saja lewat Menko Polhukam sudah minta blokir, kok Menkominfo ngeyel, sih?" kata Ramadhan, Selasa (5/8/2014).

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat ini juga menyesalkan timpangnya respons Menkominfo terhadap isu yang berbeda. Baginya, tidak ada alasan untuk tidak memblokir konten terkait ISIS sesegera mungkin.

"Situs porno saja cepat diblokir Menteri Tifatul. Masa soal radikalisme dan ekstremisme berkedok agama ini tidak bisa diblokir? Apa alasannya? Bagi saya, tak perlu ada alasan lagi. Blokir, titik," katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu juga berharap keterlambatan pemblokiran konten yang dinilai sudah meresahkan masyarakat ini jangan sampai menimbulkan permasalahan baru dan spekulasi yang tidak penting di masyarakat.

Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto telah menginstruksikan Menkominfo memblokir video terkait ISIS. Namun, hingga pukul 08.30 WIB hari ini, masih ada tayangan video di YouTube yang berisi sekelompok warga Indonesia dalam kelompok ISIS yang meminta kaum Muslim di Indonesia bergabung dengan kelompok mereka. Video itu berdurasi 7 menit 27 detik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com