Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Presiden, Jokowi Berjanji Tetap Blusukan ke Waduk dan Rusun

Kompas.com - 03/08/2014, 17:38 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta yang juga presiden terpilih Joko Widodo berjanji akan tetap melakukan kebiasaannya di Jakarta, seperti mengunjungi waduk dan rumah susun apabila nantinya telah dilantik sebagai Presiden Indonesia. Karena baginya, waduk dan rusun di Jakarta merupakan bagian dari wilayah Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat ditanyakan para wartawan di sela-sela kunjungannya ke Waduk Ria Rio, Jakarta Timur, Minggu (3/8/2014). Saat itu, para wartawan menanyakan apakah Jokowi akan tetap blusukan jika nantinya telah berstatus RI 1.

"Ini termasuk kawasan mana? Ini masuk mana?" tanya mantan Wali Kota Solo itu. "Jakarta, Indonesia" ujar para wartawan. "Nah berarti?" tanya Jokowi lagi. "Masih mau blusukan ke Waduk dan Rusun," jawab para wartawan. "Itu tahu," ujar suami Iriana itu.

Kunjungan Jokowi ke Waduk Ria Rio sendiri bertujuan untuk memantau perkembangan kawasan yang kini telah menjadi taman kota, dari sebelumnya permukiman kumuh itu. Ia menilai, Waduk Ria Rio telah mengalami perubahan dalam 4 bulan terakhir.

"Empat bulan ndak ke sini. Empat bulan ndak dilihat sudah kelihatan (perubahan). Daun sudah keluar sudah hijau, tapi perawatan harus diperbaiki. Airnya bagus, cuma kalau airnya ndak ditreatment, pasti ada limbah masuk," ujar alumni Fakultas Kehutanan UGM itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com