Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Anggap Biasa Rencana Pergantian KSAD

Kompas.com - 22/07/2014, 10:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku belum mengetahui kepastian pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang kini dijabat Jenderal TNI Budiman. Menurut Moeldoko, kemungkinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan surat keputusan pergantian KSAD hari ini.

"Mungkin hari ini akan keluar keputusan presiden," kata Moeldoko seusai apel siaga dalam rangka pengamanan Pilpres 2014 di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Moeldoko menegaskan, tidak ada yang istimewa dalam proses pergantian jabatan di dalam tubuh TNI. Begitu pula, kata dia, dalam pergantian KSAD. Budiman semestinya baru pensiun pada September 2014.

"Kemarin Pak Parno pensiun dari KSAL setahun sebelumnya, lalu Pak Tedjo juga," katanya.

Ia memastikan bahwa pergantian Budiman tidak akan mengganggu perkembangan TNI AD ke depan. Pasalnya, TNI telah menyiapkan pengganti Budiman yang memiliki kemampuan baik. Nama-nama calon KSAD, kata Moeldoko, telah diserahkan kepada Presiden pada Senin (21/7/2014).

"TNI tersusun dalam rantai komando yang kuat. Jadi, kalau Panglima TNI dan kepala staf ganti setiap saat tidak masalah," ujarnya.

Ada tiga nama yang telah diajukan Moeldoko sebagai pengganti Budiman. Mereka adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Gatot Nurmatyo, Wakil KSAD Letjen M Munir, dan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Letjen Waris. (baca: Panglima Ajukan Tiga Nama Pengganti KSAD)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com