Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hitung Cepat "Kompas" 50 Persen: Jokowi-JK 54,51 Persen, Prabowo-Hatta 45,49 persen

Kompas.com - 09/07/2014, 14:07 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Harian Kompas melalui unit Litbang Kompas menggelar hitung cepat atau quick count Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Hasil sementara hingga data masuk sekitar 50 persen, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan perolehan suara 54,51 persen. Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih suara 45,49 persen.

"Data masuk dari Indonesia Timur, ke Indonesia bagian tengah, lalu bagian barat," ujar General Manager Litbang Kompas, Harianto Santoso di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta, Rabu (9/7/2014).

Saat ini, data terus masuk dari Indonesia bagian barat. Menurut Harianto, perolehan suara dapat mulai stabil ketika data yang masuk telah mencapai 50 persen. Dalam proses hitung cepat Pilpres 2014, digunakan 2.000 sampel TPS yang tersebar di berbagai daerah dengan total sampel pemilih mencapai 786.000 orang.

Batas kesalahan atau margin of error dari hasil hitung cepat ini adalah lebih kurang 0,11 persen untuk sampel pemilih dan lebih kurang 2,2 persen untuk sampel TPS. Quick count ini adalah hitung cepat kesembilan kali yang diselenggarakan Litbang Kompas. Untuk menjaga independensi, seluruh pendanaan dibiayai sendiri dari anggaran PT Kompas Media Nusantara tahun 2014.

Hasil hitung cepat Kompas tergolong presisi dengan toleransi kesalahan di bawah 1 persen. Pada Pilkada DKI tahun 2012, rata-rata selisih dengan hasil akhir di KPU hanya 0,05 persen. Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 lalu, hasil quick count Litbang Kompas memiliki margin or error 0,16 persen dibandingkan hasil resmi KPU dengan tingkat kepercayaan 95 persen dari 1.991 sampel yang berhasil dikumpulkan.

Hitung cepat Kompas adalah upaya Kompas mendorong terwujudnya pemilu berkualitas. Dengan metode hitung cepat, hasil pemilu dapat dilihat pada hari yang sama. Proses hitung cepat yang dipercaya dan independen dapat dijadikan alat mengontrol dan mendorong hasil pemilu yang jujur dan adil.

Hal ini tak terlepas dari kontestasi politik era demokrasi di mana hasil pencoblosan kertas suara di bilik suara sering kali mengalami gangguan, distorsi, dan manipulasi dari berbagai pihak. Dengan kata lain, quick count mencegah terjadinya kecurangan dan menjaga hasil penghitungan suara bisa seperti apa adanya.

Hitung cepat ini bukan merupakan hasil resmi perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Hasil resmi Pemilu Presiden 2014 akan diumumkan KPU pada Agustus mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com