Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Nilai Berita di TV One Meresahkan Masyarakat

Kompas.com - 03/07/2014, 15:11 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyesalkan pemberitaan di TV One yang mengkaitkan PDI-P dengan komunisme. Menurut Megawati, pemberitaan tersebut telah meresahkan masyarakat.

"Menyesalkan berita di TV One, yang meresahkan masyarakat Indonesia yang sedang menjalankan ibadah puasa," kata Megawati dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (3/7/2014).

Megawati mengatakan, pemberitaan yang mengabaikan kaidah dan etika jurnalistik serta secara sepihak menyerang calon presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tidak boleh terjadi.

Untuk itu, Megawati meminta kepada aparat keamanan, khususnya Polri untuk tidak pandang bulu dan menindak berbagai provokasi dan fitnah yang meresahkan ketentraman masyarakat.

Megawati juga mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para budayawan, para guru, dan masyarakat agar memperjuangkan pemilu yang lebih demokrastis, aman, dan damai.

"Terhadap berbagai pemberitaan sepihak, yang menuduh Bapak Jokowi terkait komunisme, merupakan tuduhan yang sangat tidak berperi kemanusiaan," kata Presiden kelima itu.

Sebelumnya, sekitar 50 kader Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) pada Kamis dini hari, bergerak menuju kantor stasiun televisi TV One di Pulogadung, Jakarta Timur. Aksi itu terkait kabar pemberitaan TV One terkait PKI yang dikaitkan dengan PDIP.

General Manager Public Relation TV One, Raldi Doy, menerima semua protes terkait pemberitaan. Pihaknya berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Baca juga:

Jokowi: Kampanye Hitam, Kita Kurang Sabar Apa Sih?

Orasi Tengah Malam, Repdem Minta Bukti "TV One" soal Kader PKI di PDI-P

Repdem: Sebut PDI-P Tampung PKI, "TV One" Tebar Fitnah

Repdem Berencana Laporkan "TV One" ke Dewan Pers, KPI, dan Bawaslu

Perwakilan "TV One" Temui Massa Repdem, Janjikan Penyelesaian pada Pukul 12.00 WIB

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com