Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi KPK, Jampidsus Mengaku Tak Bahas Transkrip Megawati-Jaksa Agung

Kompas.com - 20/06/2014, 20:11 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Jumat (20/6/2014). Selama sekitar tiga jam berada di KPK, Widyo mengaku tak membahas beredarnya transkrip pembicaraan yang disebut antara Jaksa Agung Basrief Arief dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

"Enggak ada dibicarakan itu," kata Widyo, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Widyo menegaskan, kedatangannya hanya untuk bersilaturahim dengan para jaksa yang bertugas di KPK. Pertemuan ini, lanjut Widyo, untuk memperkuat lembaga Kejaksaan Agung.

"Cukup membicarakan mengenai soliditas Korps Adhyaksa di mana pun berada, seluruh Indonesia termasuk yang dikaryakan di KPK," kata Widyo.

Ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai isu transkrip pembicaraan tersebut. Widyo meminta publik menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian.

"Itu kan sudah dilaporkan ke kepolisan oleh kejaksaan, dalam hal ini Jaksa Agung. Jadi, ya sudah tunggu proses berikutnya," terang Widyo.

Sebelumnya, Ketua Progress 1998 Faizal Assegaf mengaku dapat transkrip rekaman pembicaraan antara Jaksa Agung dan petinggi PDI-Perjuangan. Transkrip rekaman itu, kata Faizal, berisi permintaan agar Joko Widodo tidak terseret dalam kasus dugaan korupsi transjakarta yang ditangani Kejaksaan Agung.

Faizal juga mengaku dapat transkrip rekaman tersebut dari utusan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com