Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: APBN Bocor Rp 7.000 Triliun, Bagaimana Hitungnya?

Kompas.com - 16/06/2014, 20:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis


PASURUAN, KOMPAS.com
 — Calon wakil presiden Jusuf Kalla menganggap calon presiden Prabowo Subianto tak menguasai data-data mengenai masalah ekonomi. Hal itu disampaikan Kalla terkait pernyataan Prabowo tentang kebocoran anggaran negara yang nilainya mencapai Rp 7.200 triliun.

Kalla menyampaikan, pernyataan Prabowo mengenai kebocoran anggaran itu tak jelas. Lebih jauh, Kalla menganggapnya tak masuk akal karena APBN saat ini totalnya jauh di bawah angka tersebut.

"APBN cuma Rp 1.800 triliun, bagaimana bisa bocornya Rp 7.000 triliun? Bagaimana cara menghitungnya?" kata Kalla, di Pasuruan, Jawa Timur, Senin (16/6/2014) malam.

Kalla melanjutkan, korupsi anggaran biasanya menyasar pos anggaran yang sifatnya untuk pembangunan. Meski begitu, nilainya juga jauh di bawah angka yang disebut Prabowo.

"Yang dikorupsi kan hanya anggaran pembangunan, gaji kan enggak bisa dikorupsi. Mungkin dia (Prabowo) enggak ngerti data," ujarnya.

Sebelumnya, dalam putaran kedua debat capres-cawapres yang bertemakan "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat", Prabowo Subianto berjanji akan menutup kebocoran negara atau kehilangan kekayaan negara yang angkanya diprediksi mencapai Rp 1.000 triliun per tahun. Prabowo mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat jika bisa menguasai kekayaan sendiri dan tidak membiarkan kekayaan negara mengalir ke luar negeri.

"Tim pakar kami gunakan angka Rp 1.000 triliun yang hilang. Rp 1.000 triliun saja sudah fantastis, di sinilah rencana kami, Prabowo dan Hatta, untuk mengamankan. Jika kami terima mandat nanti, ini sasaran kami ingin tutup kebocoran Rp 1.000 triliun itu," kata Prabowo dalam acara debat capres-cawapres di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014).

Prabowo mengatakan, menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, kekayaan negara yang hilang setiap tahunnya sekitar Rp 7.200  triliun. Menurut dia, uang negara yang hilang tersebut bisa menjadi modal untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat. "Pendidikan gratis, kesehatan gratis, masalahnya dari mana uangnya? Dari mana sumber daya untuk kita pakai?" ucap Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com