Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Ditawari 93 Personel Keamanan

Kompas.com - 30/05/2014, 10:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


DENPASAR, KOMPAS.com- Setelah menyatakan bakal calon presiden Joko Widodo dari tes lolos kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan pengamanan melekat terhadap Jokowi.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Jusuf Kalla Andi Widjadjanto mengungkapkan bahwa KPU menawarkan sebanyak 93 orang personel pengamanan terhadap Jokowi dan Jusuf Kalla menjelang pemilihan presiden 9 Juli 2014 yang akan datang.

"Ada satgas khusus yang diusulkan KPU dan ditawarkan ke pasangan capres cawapres. Ada dari Mabes Polri dan tim kesehatan juga," ujar Andi saat berbincang dengan wartawan di pesawat perjalanan dari Surabaya ke Denpasar, Kamis (29/5/2014) malam.

Andi melanjutkan, setiap pasangan capres-cawapres diberikan kesempatan hingga 1 Juni 2014 untuk menerima, menolak atau merevisi tawaran KPU tersebut. Pihaknya tengah mempelajari, apakah Jokowi memang butuh pengamanan sebanyak itu atau tidak.

"Kami sesuaikan antisipasi pergerakan dalam kampanye, selama 4 Juni sampai 5 Juli. Jadi, belum ada kepastian final," lanjut Andi.

Andi mengatakan, bakal menjadikan pendapat Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai dasar memutuskan akan menggunakan jumlah personal pengamanan. Menurutnya, pasangan capres-cawapreslah yang berhak menentukan.

Sekedar gambaran, ketika menjadi gubernur, Jokowi menggunakan pengamanan melekat dari Polri. Pengamanan melekat terhadap Joko terdiri dari dua tim yang masing-masing terdiri dari delapan orang setelah ditambah dari yang sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com