Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sudah Minta JK Klarifikasi Penilaiannya terhadap Jokowi

Kompas.com - 26/05/2014, 16:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan telah meminta penjelasan atas penilaian Jusuf Kalla (JK) terhadap calon presiden Joko Widodo. Langkah yang diambil PDI-P itu merupakan buntut setelah muncul pernyataan JK pada awal 2013 yang menilai Jokowi belum layak menjadi calon presiden.

"Kami sudah meminta Pak JK mengatakan apa alasannya, dan Pak JK sudah mengatakan hal tersebut seperti yang ditayangkan media," kata Puan di Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Puan menegaskan, munculnya pernyataan JK itu tidak akan dianggap sebagai kampanye hitam jelang bergulirnya pemilu presiden. Ia menilai tak ada indikasi untuk menjatuhkan figur mana pun, termasuk JK atau Jokowi.

Sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P, Puan mendorong semua mesin partai menjalankan agenda politik secara santun. Semua informasi yang diungkap kepada publik harus berdasarkan fakta dan harus dijauhkan dari niat untuk menjatuhkan citra pasangan capres lain.

"Apa pun yang kami lakukan, semua berdasarkan fakta, dan kami berharap pilpres akan terlaksana dengan adil, jujur, dan beretika," ujarnya.

Sebelumnya, JK mengaku sempat melarang Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai capres. Larangan itu disampaikan saat Jokowi baru dua bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, kata JK, Jokowi diisukan memang akan dijadikan capres oleh PDI-P. Namun, karena Jokowi masih dua bulan menjabat gubernur, JK menganggapnya belum pantas maju sebagai capres.

Ketua tim pemenangan pasangan Jokowi-JK pada Pemilu Presiden 2014, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa pernyataan JK itu merupakan cerita usang. Menurut dia, pernyataan JK saat itu sudah tidak sesuai dengan kondisi politik saat ini karena Jokowi telah banyak menorehkan prestasi saat memimpin Ibu Kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com