Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung: Kader Pembangkang Bisa Dipecat

Kompas.com - 21/05/2014, 15:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan bahwa partainya akan lebih dulu memberikan peringatan kepada kader-kader pendukung calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Jika para pendukung Jokow-JK di Partai Golkar itu tetap menyatakan dukungannya, maka sanksi pemecatan menanti.

"Kami akan datangi, kemudian berikan peringatan dulu. Diberikan penjelasan tentang alasan Golkar mendukung Prabowo-Hatta. Tapi kalau masih membangkang, partai akan bersikap tegas. Salah satunya bisa saja pemecatan," ujar Akbar saat dijumpai di kediamannya, Rabu (21/5/2014).

Akbar mengatakan, sanksi pemecatan juga akan dijatuhkan apabil kader-kader pendukung Jokowi-JK mengatasnamakan Partai Golkar dan menampilkan hal-hal yang bersifat demonstratif, misalnya dengan menggunakan atribut-atribut partai. Menurut dia, jika memang ada kader yang berniat mendukung calon lain yang ditetapkan partai, seharusnya hanya membawa nama pribadi.

"Dia juga harus mundur dulu dari jabatannya secara struktural di partai, kalau dia pengurus. Sehingga, dia mendukung benar-benar atas namanya sendiri," ucap Akbar.

Akbar mengaku sudah mengetahui siapa saja para pendukung Jusuf Kalla di partainya. Dia  berharap mereka bisa mengubah pikirannya dan kembali kepada sikap Partai Golkar yang mendukung Prabowo-Hatta. Namun, apabila tidak bisa diperingatkan, maka Akbar meminta agar kader-kader Golkar itu siap menerima risiko dari pilihannya itu.

Golkar sudah menyatakan dukungannya secara formal untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun, sejumlah kader muda Golkar justru mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Mereka mengaku kecewa karena Golkar tidak memberikan dukungan kepada kader asli Golkar, yakni Jusuf Kalla, dan justru mengalihkan dukungannya kepada kader partai lain.

Mereka yang masuk dalam barisan pendukung Jokowi-JK di antaranya Poempida Hidayatulloh, Ketua Badan Penelitian dan Pengambangan Partai Golkar Indra J Pilliang, Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Luhut B Panjaitan. Poempida bahkan didapuk menjadi juru bicara Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com