Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Fokus di Barat, Jusuf Kalla di Timur

Kompas.com - 20/05/2014, 19:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama tiga partai koalisi pengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai ambil ancang-ancang untuk strategi pemenangan dalam Pemilu Presiden 2014. Salah satu strateginya adalah pembagian wilayah saat kedua tokoh ini melakukan kampanye.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar PDI-P, Selasa (20/5/2014), dalam rangka pemenangan Jokowi-Kalla, ada opsi untuk membagi wilayah kampanye Jokowi dan Jusuf Kalla. Keduanya kemungkinan akan dipisah saat berkampanye.

Jokowi akan terjun menyapa masyarakat di wilayah barat Indonesia dan Kalla di Indonesia bagian timur.

"Pak JK konsentrasi di wilayah timur, Pak Jokowi konsentrasi di Jawa dan Sumatera," ujar Tjahjo, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Selain itu, empat ketua umum partai koalisi juga akan dibagi per wilayah saat berkampanye. Empat ketua umum itu adalah Megawati Soekarnoputri (PDI-P), Surya Paloh (Nasdem), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Wiranto (Hanura).

"Di basis mana para ketua umum akan turun, tidak mungkin bersamaan dengan Pak Jokowi," kata Tjahjo.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Puan Maharani menambahkan, usulan ini akan dibahas dalam rapat tim gabungan partai koalisi yang digelar di Kantor DPP Partai Nasdem pada Rabu (21/5/2014).

Dalam rapat tersebut, akan hadir semua sekretaris jenderal dan ketua Bappilu masing-masing partai. Selain mematangkan strategi pemenangan, kata Puan, rapat gabungan itu akan menentukan ketua tim pemenangan Jokowi-Kalla. Meski PDI-P merupakan partai pendulang suara terbesar di pemilu legislatif, Puan belum dapat memastikan tim pemenangan itu akan diketuai oleh kader internal partainya.

"Tentu gerak langkahnya akan jadi satu komando, tapi apakah ketuanya dari internal atau eksternal, akan dibahas dalam rapat gabungan," kata Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com