Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Mallarangeng: Keputusan Koalisi Golkar Bukan di MS Hidayat

Kompas.com - 17/05/2014, 13:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana menduetkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie WIbowo, bukan keputusan Partai Golkar. Wacana itu disebut sebatas usul dari MS Hidayat, salah satu kader partai itu.

"Kan keputusannya bukan di MS Hidayat. Keputusannya ada di forum rapimnas," kata Ketua DPP Partai Golkar Rizal Mallarangeng, Sabtu (17/5/2014). Tentu saja, imbuh dia, Hidayat, sebagai salah satu kader Partai Golkar, tetap boleh mengajukan usul.

"Apalagi Pak Hidayat dekat dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat). Boleh usulkan (wacana itu), tetapi keputusan di rapimnas," tekan Rizal. Menurut dia, komitmen yang sudah "setengah matang" justru ada antara Aburizal dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Yang jelas, Ketum Golkar sudah bertemu Ketum PDI-P. Sudah ada komitmen bersama untuk menunggu hasil rapimnas PG," papar Rizal. "Tidak ada yang berubah di situ. Kami menunggu rapimnas Golkar." Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis (15/5/2014), yang juga diikuti Rizal, sekalipun pembicaraan utama berlangsung empat mata saja antara Aburizal dan Megawati.

Komitmen dengan Megawati

Menurut Rizal, Aburizal menyampaikan ke Megawati untuk sama-sama menyadari bahwa koalisi Golkar dan PDI-P akan mampu menjamin pemerintahan yang kuat dengan dukungan parlemen yang memadai. "Untuk ciptakan majority government."

Bila kemudian ada tokoh Partai Golkar seperti Hidayat yang mengajukan usul, imbuh Rizal, hal itu sah-sah saja. Menurut dia, hal serupa terjadi di partai lain. PDI-P misalnya, menurut Rizal, masih berkutat dengan usul menjadikan Jusuf Kalla, Abraham Samad, atau malah Ryamizard Ryacudu sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.

"Nah, kalau di PDI-P, yang pegang mandat (memutuskan koalisi) Ibu Mega, (di Golkar) dalam rapimnas nanti diputuskan pemegang mandat Ketum untuk merumuskan bentuk koalisi," tutur Rizal.

Dalam rapimnas yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (18/5/2014), kata Rizal, akan ditentukan pula, siapa bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka dukung. "Di keputusan rapimnas."

Sebelumnya, MS Hidayat mengabarkan bahwa sudah ada keputusan koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Golkar. Dia mengatakan, keputusan itu diambil oleh Tim 6, tim dengan masing-masing tiga orang dari Golkar dan Demokrat, pada Jumat (16/5/2014) malam. Menurut dia, keputusan koalisi itu akan mengusung Aburizal dan Pramono, tetapi keputusan ini tetap akan dibawa ke rapimnas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com