Majelis Syariah PPP: Prabowo-Hatta Tak Laku di Lingkungan NU

"Duet Prabowo-Hatta susah untuk memasarkannya di kalangan Nahdliyin (warga NU)," kata Ketua Harian Majelis Syariah PPP KH Nur Muhammad Iskandar, dalam siaran pers yang diterima wartawan, Rabu (14/5/2014).

Sebagai salah seorang pendukung Prabowo, Nur Muhammad mengaku kecewa karena mantan Danjen Kopassus tersebut tidak menggandeng tokoh NU. Menurut dia, jika Prabowo menggandeng tokoh NU, peluang untuk menang semakin besar.

"Awalnya kita gadang Prabowo–SDA (Suryadharma Ali), tapi ternyata gandeng yang lain dan bukan dari NU," katanya.

Nur, yang sempat menghadiri kampanye Gerindra bersama Suryadharma, Maret lalu, memprediksi, warga NU yang awalnya mendukung Prabowo bisa saja mengalihkan dukungannya kepada bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo.

"Kader PPP juga bakal banyak lari ke Jokowi yang kabarnya gandeng Jusuf Kalla yang juga kader NU," ujar Nur.

Mengenai kemungkinan mengalihkan dukungan, Nur Muhammad Iskandar enggan berspekulasi. Menurut dia, peserta Rapimnas II PPP, yang pada saat mengambil keputusan mendukung Prabowo, beranggapan bahwa pilihan cawapres Prabowo adalah Suryadharma Ali.

Seperti diketahui, pada hari ini, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN) menetapkan partai yang memiliki basis Muhammadiyah itu berkoalisi dengan Partai Gerindra. Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa juga disepakati menjadi bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh Partai Gerindra, PAN, dan PPP.

Sebelumnya, pada Selasa (13/5/2014) kemarin, Prabowo-Hatta juga telah menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta izin maju dalam Pemilu Presiden 2014. Hatta menyatakan telah mengantongi restu SBY untuk maju bersama Prabowo. Ia juga menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Saya menteri aktif tentu harus melaporkan ke Bapak Presiden sesuai aturan yang berlaku, pejabat negara, menteri, ikut serta dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ketentuannya harus mengundurkan diri dan mendapat restu dari presiden," kata Hatta seusai pertemuan dengan SBY.