Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kivlan Zen: Prabowo Sakit Hati kepada Wiranto

Kompas.com - 06/05/2014, 18:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Peristiwa penculikan para aktivis 1997/1998 menjadi titik tolak karier Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) saat itu, Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto. Atas peristiwa tersebut, Prabowo diberhentikan oleh Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto. Pemberhentian ini pun membuat Prabowo sakit hati terhadap Wiranto.

"Saat Prabowo diberhentikan, dia sakit hati sama Wiranto karena dia merasa tidak menculik dan tidak mau melakukan kudeta tahun 1998," ujar mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen di Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Kivlan menyatakan, Prabowo hanya mengikuti perintah penangkapan aktivis yang dianggap membuat kekacauan di Jakarta. Perintah itu datang dari Panglima ABRI sebelum Wiranto, Feisal Tanjung. Namun, peristiwa kerusuhan pada bulan Mei muncul saat Wiranto menjabat sebagai Panglima TNI.

"Saat peristiwa Mei muncul, Kasum, atas perintah dari Wiranto, menghubungi saya untuk tidak mengerahkan pasukan. Bagaimana bisa? Kalau Kostrad tidak ada, Jakarta akan semakin chaos. Saat kami di barisan terdepan, Wiranto justru ada di Malang," cibir Kivlan.

Menurut dia, sebagai seorang komandan, seharusnya Wiranto berada di barisan terdepan bersama pasukannya untuk mengamankan Jakarta. Akhirnya, ketika itu, Prabowo yang memiliki kewenangan untuk mengerahkan pasukan pun tak mengindahkan perintah Wiranto.

"Eh, malah kami dituduh mau kudeta. Tidak benar itu," tukas Kivlan.

Lantaran difitnah banyak pihak, sebut Kivlan, Prabowo pun sakit hati. Dia bahkan harus melepaskan kedinasannya di TNI. Menurut Kivlan, sanksi terhadap Prabowo itu adalah hukuman paling berat yang diterima seorang prajurit.

"Hukum militer sudah diterapkan sampai tingkat mayor. Sebagai penanggung jawab moral, Prabowo juga sudah diberhentikan. Harusnya tanggung jawab dia sebagai pelaksana perintah penangkapan selesai. Ini hukuman terberat bagi seorang tentara," kata Kivlan.

Berdasarkan catatan Kontras, sebanyak 23 aktivis dihilangkan ketika itu. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang hingga kini. Dari sembilan orang yang dilepaskan itu, di antaranya ada yang bergabung bersama Prabowo ke Partai Gerindra, yakni Desmond Junaidi Mahesa dan Pius Lustrilanang.

Baru-baru ini, Prabowo dan Wiranto bertemu terkait pemilu presiden mendatang. Meski tak mau mengungkap apa yang dibahas, Prabowo menyebut bahwa hasil pertemuan itu positif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com