Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Kembali Melenggang ke Senayan

Kompas.com - 29/04/2014, 22:49 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah kembali akan menjadi wakil rakyat periode 2014-2019. Ia mendapatkan kursi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain Fahri, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal juga melenggang dari dapil itu.

Dari jumlah suara sah hasil rekapitulasi KPU Provinsi NTB, empat partai politik memperoleh suara melebihi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). BPP adalah suara sah parpol yang diprediksi lolos ambang batas (10 parpol nasional kecuali Partai Bulan Bintang serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) dibagi jumlah kursi di dapil. Jadi, BPP adalah 2.287.261 dibagi 10 kursi di Dapil NTB, yaitu 228.726,1 suara.

Pada pembagian kursi tahap pertama, empat kursi masing-masing diperoleh Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PKS. Jatah kursi PKS dengan perolehan suara 253.870 di Dapil NTB diberikan kepada Fahri Hamzah. Dibandingkan sembilan caleg di partainya, Fahri memperoleh suara tertinggi, yaitu 125.083 suara.

Adapun kursi Partai Golkar menjadi milik Rachmat Hidayat yang mendapat 62.987 suara. Partai Gerindra ada di peringkat ketiga di Dapil NTB dengan total suara 263.621 suara. Partai itu juga mendapat jatah satu kursi yang menjadi milik Wilgo Zainar yang mendapat 55.192 suara.

Caleg dari Partai Demokrat, Syamsul Lutfi, menjadi wakil rakyat setelah mendapatkan 83.638 suara. Meski tidak mendapat suara lebih besar dari BPP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap mendapat kursi dengan mekanisme pembagian kursi tahap kedua. Jatah kursi PKB diberikan kepada Helmy Faisal yang mendapat 69.542 suara dari total suara partai 182.320 suara.

Kursi Partai Nasdem menjadi milik pakar minyak dan gas bumi Universitas Indonesia (UI) Kurtubi dengan perolehan suara sebanyak 37.889 suara. Dua kursi lainnya menjadi milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura yang masing-masing diraih Ermalena dan Lalu Gede Syamsul Mujahidin. Kursi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi milik Muhammad Syafrudin dengan perolehan 62.292 suara. Terakhir, kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diraih Rachmat Hidayat yang merebut 62.987 suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com