Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Dapat Diskon Iklan, Biaya Kampanye Hanura Rp 365,7 Miliar

Kompas.com - 24/04/2014, 18:17 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Bendahara Umum Partai Hanura Beni Prananto mengatakan, partainya tidak mendapat keistimewaan berupa diskon pemasangan iklan di media MNC Group. Total dana kampanye yang dikeluarkan partai, katanya, mencapai Rp 365,7 miliar. Paling besar adalah untuk pemasangan iklan.

"Pengeluaran dana kampanye kami sebesar Rp 365,7 miliar. Paling besar untuk atribut dan iklan.Tidak ada diskon (pasang iklan media MNC Group). Kami bayar penuh," ujar Beni di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2014).

Untuk diketahui, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) sekaligus bakal calon wakil presiden Partai Hanura, Hary Tanoesodibjo, merupakan CEO MNC Group. Beni mengungkapkan, pengeluaran iklan partainya, baik di media cetak maupun media elektronik, mencapai Rp 25,6 miliar. Adapun pengeluaran untuk atribut kampanye mencapai Rp 26 miliar.

Dia mengatakan, masih terdapat surplus dalam rekening khusus dana kampanye partainya. Menurutnya, total penerimaan dana kampanye yang dikumpulkan pihaknya mencapai Rp 374 miliar. Dana tersebut, katanya, berasal dari sumbangan calon anggota legislatif (caleg) Hanura, sumbangan masyarakat, serta dana kas partai.

Ia menjabarkan, sumbangan dari caleg sebesar Rp 297,14 miliar. Sementara itu, sumbangan masyarakat dan kas partai masing-masing Rp 8 miliar dan Rp 69 miliar. Dia mengatakan, baru 293 orang dari 558 caleg yang menyerahkan laporan akhir dana kampanye.

"Mungkin karena tahu tidak lolos, atau karena sibuk di daerah pemilihan," tutur Beni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com