Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Dari Prada sampai Jenderal Ada di Tangan Saya!

Kompas.com - 15/04/2014, 08:42 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko angkat bicara seputar isu adanya kelompok-kelompok di internal TNI menjelang Pemilihan Presiden 2014. Moeldoko mengatakan, ia mengikuti perkembangan tersebut melalui pemberitaan dan menegaskan bahwa TNI berada di bawah kendalinya sebagai Panglima TNI.

"Saya tegaskan tidak ada pengelompokan di TNI. Tidak ada TNI A berkiblat ke TNI B, TNI C berkiblat ke TNI D, tidak ada. Semua, seluruh prajurit saya kiblatnya satu, Panglima TNI. Saya ingin nyatakan, kendali komando sepenuhnya ada di tangan TNI," kata Moeldoko saat ditemui di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (14/4/2014).

Ia berharap pernyataannya ini tidak membuat isu tersebut berkembang sehingga bisa memberikan suasana tak nyaman pada pelaksanaan pilpres mendatang.

"Saya selaku Panglima TNI yakin dari mulai (pangkat) prada sampai jenderal di tangan saya. Kenapa ada blok itu, saya juga enggak mengerti. Tapi ini saya harus respons karena berkembang di media sosial. Jangan masyarakat kemudian terbawa situasi," jelas Moeldoko.

Sementara terkait langkah politik sejumlah purnawirawan TNI, ia tak mau mengomentari lebih jauh. Menurut dia, mereka adalah para senior yang telah menjadi warga negara biasa dan memiliki hak politik.

"Itu bagian dinamika politik. Dan, siapa pun bisa melakukan sepanjang sudah memang menjadi warga negara, bukan lagi TNI," ujar Moeldoko.

Sebelumnya, diberitakan Antara, lembaga Center for International Relations Studies (CIReS) Universitas Indonesia menilai sejumlah purnawirawan TNI yang mendukung capres tertentu telah memperburuk citra lembaga di mata publik. Dukungan purnawirawan TNI terhadap sejumlah capres dinilai bisa membuat persepsi bahwa korps angkatan bersenjata itu mengalami perpecahan sekaligus tidak menjaga netralitas.

Peneliti CIReS Hariyadi Wirawan menyatakan, dukungan purnawirawan TNI untuk capres tertentu dinilai sebagai sesuatu yang keliru dan bertentangan dengan komitmen kesatuan untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2014. Meski demikian, menurut dia, purnawirawan yang mendukung capres tertentu tidak melakukan pelanggaran karena ia telah lepas dari instansi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com