Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Jaga Keamanan Pemilu

Kompas.com - 07/04/2014, 13:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, kondisi keamanan nasional selama masa kampanye terbuka cukup kondusif. Ia berharap kondisi ini bertahan sampai bergulirnya waktu pemilihan presiden nanti.

Djoko menjelaskan, selama masa kampanye terbuka, ada beberapa insiden di Aceh, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi, semuanya telah tertangani dengan baik dan eskalasinya tidak meningkat ke skala nasional.

"Tahap awal telah dapat terlaksana dengan aman. Saya patut memberikan apresiasi tinggi untuk Polri, KPU, Bawaslu," kata Djoko di Kementerian Polhukam, Jakarta, Senin (7/4/2014).

Ia mengatakan, situasi keamanan yang kondusif ini terjadi berkat keterlibatan semua pihak. Selain Polri dan penyelenggara pemilu, peran aktif partai politik dan masyarakat juga menjadi penentunya. Djoko menyatakan akan terus merawat kondisi keamanan yang baik ini. Kalaupun ada permasalahan, ia berharap pihak-pihak terkait dapat menyerahkan penyelesaiannya pada yang berwenang dan tidak terjebak dengan praktik main hakim sendiri.

"Tahapan selanjutnya kita harus ciptakan iklim yang sejuk dan damai. Masa tenang, semuanya tenang. Semoga suasana baik ini bisa berlanjut pasca- 9 April," ujarnya.

Sebelum kampanye berlangsung, pimpinan 12 partai politik peserta pemilu nasional 2014 berjanji akan menciptakan pemilu aman, tertib, damai, berkualitas dan berintegritas. Janji tersebut disampaikan dalam acara "Deklarasi Kampanye Pemilu Berintegritas" di lapangan Monas, Jakarta, Sabtu (15/3/2014). Deklarasi tersebut digelar menjelang kampanye terbuka pemilu legislatif yang dimulai pada Minggu (16/3/2014) dan berakhir Sabtu (5/4/2014). Saat ini semua partai maupun calon anggota legislatif dilarang berkampanye hingga pemungutan suara pada 9 April.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com