Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Busyro: Pemilu 2009 Hasilkan Korupsi Sistemik

Kompas.com - 03/04/2014, 16:37 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menilai, Pemilihan Umum 2009 telah menghasilkan pemimpin koruptif. Untuk itu, kata Busyro, pendidikan politik yang berintegritas kepada masyarakat sangat diperlukan untuk menghasilkan pemimpin yang antikorupsi.

"Kami membaca perjalanan negara kita ini produk Pemilu 2009 dengan dengan segala kelebihannya, tapi juga mengidap persoalan besar, yaitu korupsi yang sistemik," kata Busyro saat menyambut kedatangan 156 perguruan tinggi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Sebelumnya, Busyro menilai bahwa kecenderungan penyalahgunaan dana di kementerian merupakan akibat dari kebijakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk sekretariat gabungan koalisi. Menurut Busyro, kementerian yang dipimpin politisi cenderung melakukan penyalahgunaan wewenang.

"Cenderung abuse atau salah gunakan wewenang yang ada karena itu sudah terlanjur sebagai bentuk kebijakan presiden soal setgab, bahasanya koalisi. Pengaplingan kementerian kepada orang-orang parpol dan dalam faktanya ada kementerian yang menimbulkan permasalahan, tidak hanya terkait dana bansos (bantuan sosial)," kata Busyro di Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Busyro tidak dapat memprediksi apakah pemilu tahun ini akan menghasilkan hal yang sama seperti pemilu tahun lalu. Menurutnya, pemilu sekarang bisa menjadi perjudian politik apakah menghasilkan pemimpin yang koruptif atau lebih baik.

Atas dasar itulah, menurut Busyro, KPK berupaya memberikan pendidikan politik yang berintegritas kepada masyarakat. Salah satu program KPK terkait pendidikan politik tersebut akan diselenggarakan dengan menggandeng universitas-universitas di enam regional di Indonesia. Sasaran program pendidikan ini adalah calon-calon legislatif, anggota legislatif terpilih, dan pemilih dalam Pemilu 2014.

"Program ini bagian dari program menyiapkan masa depan politik atau sistem politik pascapemilu mendatang. Siapa pun yang terpilih, kami KPK dalam posisi memperkuat," ujar Busyro.

Sebelumnya, Busyro menilai bahwa kecenderungan penyalahgunaan dana di kementerian merupakan akibat dari kebijakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk sekretariat gabungan koalisi. Menurut Busyro, kementerian yang dipimpin politisi cenderung melakukan penyalahgunaan wewenang.

"Cenderung abuse atau salah gunakan wewenang yang ada karena itu sudah terlanjur sebagai bentuk kebijakan presiden soal setgab, bahasanya koalisi. Pengaplingan kementerian kepada orang-orang parpol dan dalam faktanya ada kementerian yang menimbulkan permasalahan, tidak hanya terkait dana bansos (bantuan sosial)," kata Busyro di Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Dewan Indonesia Integrity Education Network (IIEN) Jamin Ginting sekaligus staf pengajar Universitas Pelita Harapan menyampaikan, komunitas universitas berharap agar peserta Pemilu 2014 dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, bebas dari politik uang dan penyalahgunaan aset negara. IIEN juga menyerukan kepada masyarakat selaku pemilih untuk menjadi pemilih yang kritis, cerdas, serta tidak menggunakan hak pilihnya atas pengaruh politik uang, politik kekuasaan, atau tekanan dari pihak tertentu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com