Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Busyro: Pemilu 2009 Hasilkan Korupsi Sistemik

Kompas.com - 03/04/2014, 16:37 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menilai, Pemilihan Umum 2009 telah menghasilkan pemimpin koruptif. Untuk itu, kata Busyro, pendidikan politik yang berintegritas kepada masyarakat sangat diperlukan untuk menghasilkan pemimpin yang antikorupsi.

"Kami membaca perjalanan negara kita ini produk Pemilu 2009 dengan dengan segala kelebihannya, tapi juga mengidap persoalan besar, yaitu korupsi yang sistemik," kata Busyro saat menyambut kedatangan 156 perguruan tinggi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Sebelumnya, Busyro menilai bahwa kecenderungan penyalahgunaan dana di kementerian merupakan akibat dari kebijakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk sekretariat gabungan koalisi. Menurut Busyro, kementerian yang dipimpin politisi cenderung melakukan penyalahgunaan wewenang.

"Cenderung abuse atau salah gunakan wewenang yang ada karena itu sudah terlanjur sebagai bentuk kebijakan presiden soal setgab, bahasanya koalisi. Pengaplingan kementerian kepada orang-orang parpol dan dalam faktanya ada kementerian yang menimbulkan permasalahan, tidak hanya terkait dana bansos (bantuan sosial)," kata Busyro di Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Busyro tidak dapat memprediksi apakah pemilu tahun ini akan menghasilkan hal yang sama seperti pemilu tahun lalu. Menurutnya, pemilu sekarang bisa menjadi perjudian politik apakah menghasilkan pemimpin yang koruptif atau lebih baik.

Atas dasar itulah, menurut Busyro, KPK berupaya memberikan pendidikan politik yang berintegritas kepada masyarakat. Salah satu program KPK terkait pendidikan politik tersebut akan diselenggarakan dengan menggandeng universitas-universitas di enam regional di Indonesia. Sasaran program pendidikan ini adalah calon-calon legislatif, anggota legislatif terpilih, dan pemilih dalam Pemilu 2014.

"Program ini bagian dari program menyiapkan masa depan politik atau sistem politik pascapemilu mendatang. Siapa pun yang terpilih, kami KPK dalam posisi memperkuat," ujar Busyro.

Sebelumnya, Busyro menilai bahwa kecenderungan penyalahgunaan dana di kementerian merupakan akibat dari kebijakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk sekretariat gabungan koalisi. Menurut Busyro, kementerian yang dipimpin politisi cenderung melakukan penyalahgunaan wewenang.

"Cenderung abuse atau salah gunakan wewenang yang ada karena itu sudah terlanjur sebagai bentuk kebijakan presiden soal setgab, bahasanya koalisi. Pengaplingan kementerian kepada orang-orang parpol dan dalam faktanya ada kementerian yang menimbulkan permasalahan, tidak hanya terkait dana bansos (bantuan sosial)," kata Busyro di Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Dewan Indonesia Integrity Education Network (IIEN) Jamin Ginting sekaligus staf pengajar Universitas Pelita Harapan menyampaikan, komunitas universitas berharap agar peserta Pemilu 2014 dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, bebas dari politik uang dan penyalahgunaan aset negara. IIEN juga menyerukan kepada masyarakat selaku pemilih untuk menjadi pemilih yang kritis, cerdas, serta tidak menggunakan hak pilihnya atas pengaruh politik uang, politik kekuasaan, atau tekanan dari pihak tertentu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com