Pramono Edhie: Kalau Demokrat Tak Disukai, Kenapa Banyak yang Mau Salaman dengan SBY?

"Saat kampanye terbuka dengan jurkamnas Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red), bisa dilihat sendiri selalu ramai, yang ingin bersalaman berebut. Kalau tidak disukai, kenapa mereka berebut?" ujar Pramono di sela persiapan kampanye Demokrat, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/3/2014).

Jika dibandingkan partai lain, Pramono pun mengklaim kampanye partainya selalu lebih ramai. Hanya, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu berpendapat kegiatan partainya tak pernah ditulis media. Pramono juga mengusulkan agar survei tak hanya sebatas suka atau tidak suka, tetapi ditanyakan juga partai mana yang paling banyak berbuat untuk masyarakat.

Golkar

Pramono juga menanggapi pernyataan politisi Partai Golkar, Indra J Piliang, soal survei yang sama. Survei Charta Politika menempatkan Partai Golkar di posisi ketiga di bawah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai tak disukai publik.

Menurut Indra, partainya tak disukai karena terimbas kinerja Partai Demokrat. "Kalau (Golkar) tidak disukai karena Demokrat, ya memisahkan diri dari koalisi saja sejak awal?" tanya Pramono.

Adik ipar SBY ini melanjutkan pertanyaannya, "Kenapa mereka merasa terkena dampak buruknya karena perilaku partai berkuasa, tetapi pada saat (partai kami) berkuasa tidak satu pun (partai koalisi) memisahkan diri? Apakah Atut itu korupsi juga karena ikut koalisi?"

Survei

Partai Demokrat menempati peringkat pertama sebagai partai politik yang paling tidak disukai masyarakat berdasarkan survei Charta Politika. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (Golkar) menyusul di peringkat kedua dan ketiga.

Partai Demokrat mendapatkan angka 17,1 persen untuk ketidaksukaan publik. Adapun PKS mendapat 8,5 persen dan Golkar 6,6 persen. Survei yang sama untuk partai lain mendapatkan hasil berturut-turut PDI Perjuangan (4,9 persen), PKPI (4,1 persen), Nasdem (2,7 persen), PBB (2,4 persen), Gerindra (2,1 persen), PKB (1,9 persen), PAN (1,7 persen), Hanura (1,3 persen), dan PPP (1 persen).