Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Tak Ada Anggota Fraksi Golkar Korupsi 2004-2009

Kompas.com - 28/03/2014, 22:45 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla mengklaim tidak ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Golkar yang berani melakukan korupsi saat ia menjabat Wakil Presiden RI tahun 2004-2009. Kalla mengaku saat itu selalu bersikap tegas terhadap kader Partai Golkar.

"Coba semua periksa daftar koruptor di KPK atau di mana pun. Anda tidak akan pernah dapati korupsi anggota Golkar, DPR Golkar dari tahun 2004-2009," kata Kalla saat diskusi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Jumat (28/3/2014).

Pria yang akrab disapa JK itu mengatakan, saat itu ia dengan keras melarang anggota DPR Fraksi Partai Golkar untuk mencari uang atas nama partai dan menyetornya ke partai. "Siapa yang tahu, saya langsung pecat," kata Kalla.

Kalla mengatakan, saat itu Partai Golkar adalah partai terbesar. Ia pun ingin Partai Golkar dapat memberikan contoh pada partai lain. Demikian juga dengan ketua umum partai. Menurutnya, ketua umum harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan menjadi teladan bagi para kadernya untuk tidak melakukan korupsi.

"Karena partai besar tidak main (korupsi), partai kecil juga tidak main," lanjutnya.

Selain itu, Kalla menilai korupsi berpotensi terjadi ketika seseorang mendapat kekuasaan. Kalla pun sempat menyidir kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Wakil Rektor UI. "Kalau dia kerjanya tidak punya kekuasaan katakan lah dosen tauladan, bagaimana korupsinya, kan? Tapi begitu dia rektor atau pembantu rektor jadi ada kekuasaan kena pula dia," papar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com