Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Iklan Nasdem, Gerindra Minta Publik Lihat Rekam Jejak Caleg

Kompas.com - 10/03/2014, 15:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengakui bahwa kinerja DPR periode 2009-20014 menurun kualitasnya. Namun, menurut  Martin, hal tersebut tidak lantas menunjukkan semua anggota DPR memiliki kinerja yang buruk.

Hal tersebut disampaikan Martin menanggapi iklan Partai Nasdem di televisi yang mempermasalahkan kembali majunya mayoritas anggota DPR periode 2009-2014 di Pileg 2014. 

"Itu kan siapa yang mengingkari. Karena kita akui kualitas DPR periode ini memang turun, jadi ngapain kita bicara tidak objektif. Tapi tidak ada alasan yang lama tidak bekerja dengan baik dan tidak berprestasi. Kan ada juga (anggota) yang baik," kata Martin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2014).

Menurut Martin, anggota DPR periode lama ataupun baru bukan suatu permasalahan mendasar. Dia menyarankan agar masyarakat tidak berpatokan kepada hal itu saat memilih pada 9 April.

"Kalau DPR lama bukan berarti tidak memiliki rekam jejak yang baik, DPR yang baru juga bukan berarti memili track record yang bersih. Jadi apakah dia DPR lama atau DPR baru, jangan dilihat dari sana. Saya lebih cenderung kita menggalakan agar masyarakat memilih orang yang berdasarkan rekam jejaknya," ujar dia.

Menurut Martin, iklan Nasdem itu hanya strategi untuk mengangkat citra partai. Pasalnya Nasdem masih memiliki citra bersih karena belum pernah masuk ke parlemen. "Ini kan soal bagaimana mengangkat citra, kalau kita (Gerindra) mengangkat yang tegas dan berani. Itu yang kita tonjolkan," pungkasnya.

Nasdem terus gencar berkampanye menjelang Pileg, terutama di TV. Salah satu iklan kampanye Nasdem mengangkat sekitar 90 persen anggota DPR petahana yang maju kembali di Pileg. "Lebih dari 240 juta rakyat Indonesia yang lebih kompeten duduk sebagai anggota Parlemen," demikian narasi dalam iklan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com