Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Perusahaan Penanggung Jawab Wajib Ganti Surat Suara Rusak

Kompas.com - 09/03/2014, 11:59 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ribuan surat suara dilaporkan rusak saat diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. KPU menegaskan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab dalam pencetakan dan distribusi diwajibkan mengganti surat suara tersebut.

"Jumlah surat yang harus dipenuhi oleh perusahaan, karena perusahaan yang melakukan (produksi dan distribusi sutat suara)," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di sela-sela Jalan Sehat Pemilu 2014 di silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (9/3/2014).

Dia mengatakan, hingga saat ini, KPU belum mendapat laporan yang detail soal jumlah surat suara yang rusak. Namun, kata Ferry beberapa KPU kabupaten/kota sudah melaporkan kerusakan surat suara yang diterima pihaknya. Dengan demikian, katanya, belum ada pembengkakan anggaran pengadaan surat suara.

Ia meminta, setiap satuan kerja KPU di daerah mencatat dan menyortir surat suara yang ditemukan rusak. Catatan tersebut, katanya, harus dilaporkan kepada KPU di tingkat pusat.

"Surat suara itu harus dimusnahkan," kata mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.

Waktu pemusnahan dilakukan belum ditetapkan. Hanya saja, pemusnahannya dilakukan di daerah masing-masing.

Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, surat suara yang ditemukan rusak saat tiba di KPU kabupaten/kota merupakan tanggung jawab perusahaan pemenang tender. Namun, katanya, jika kerusakan itu dilakukan oleh pihak KPU kabupaten/kita, maka tanggung jawab penggantian ada pada KPU.

"Misalnya, rusak ketika disortir, itu KPU yang tanggung jawab," kata dia.

Arief mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan kerusakan surat suara yang dilakukan pihak KPU.

Sebelumnya, beberapa KPU daerah melaporkan ribuan surat suara rusak. Kerusakan beragam, mulai terkena luberan tinta hingga tercoblos. Salah satunya seperti yang dilaporkan KPU Kabupaten Nias, Sumatera Utara. 700 lembar surat suara rusak di kabupaten tersebut. KPU Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menemukan 11.869 dari 600.469 lembar surat suara Pemilu 9 April 2014 untuk wilayah setempat rusak. Kerusakan sudah dilaporkan kepada KPU.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, hingga Sabtu (8/3/2014), ditemukan 1.500 lembar surat suara rusak. Jumlah yang kurang lebih sama juga rusak di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, tepatnya 1.569 lembar surat suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com