Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Kirim Tim untuk Periksa Ledakan Gudang Amunisi TNI AL

Kompas.com - 05/03/2014, 20:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan akan segera mengirim tim untuk menggali informasi penyebab ledakan di gudang amunisi milik Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL di Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Respons cepat ini dilakukan karena ledakan itu dianggap sebagai masalah yang sangat serius.

"Besok Komisi I akan mengirim tim karena ini kasus insiden untuk sesuatu yang serius," kata Mahfudz di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2014).

Selain untuk mencari tahu penyebabnya, tim dari Komisi I ini juga akan memeriksa pengamanan di gudang amunisi tersebut. Menurut Mahfudz, gudang-gudang persenjataan milik TNI berada di lokasi yang dikelilingi permukiman warga. "Besok jam 10.00 kita berangkat ke sana. Kita periksa juga tingkat pengamanan di pos atau gudang persenjataan TNI itu," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul menyatakan bahwa ledakan itu tidak disebabkan oleh sabotase. TNI sedang menginvestasi penyebab pasti ledakan tersebut. Investigasi akan melibatkan TNI, Polisi Militer TNI AL, dan Pangkalan Utama Angkatan Laut Armada Barat TNI AL. Akibat ledakan di gudang amunisi itu, 87 orang menjadi korban dan mendapat perawatan di rumah sakit. Sebanyak 15 orang telah diperbolehkan pulang setelah menjalani rawat jalan. Kejadian itu juga mengakibatkan seorang anggota TNI AL meninggal dunia dan seorang lain dalam kondisi kritis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com