Ruhut: Curi Awal Kampanye, Rakyat Akan Antipati

"Yang curi start itu iklannya juga tidak naik (elektabilitas) kok. Itu yang aku bilang rakyat itu cerdas," kata Ruhut usai menghadiri sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (1/3/2014).

Seperti diketahui, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan legislatif menyetujui moratorium iklan politik. Hal itu dilakukan setelah sejumlah parpol mulai gencar menayangkan iklan politik di sejumlah media.

"Terlepas itu terlambat, tapi ya lebih baik daripada tidak. Kami sebenarnya salah satu partai paling sedih kalau mereka sudah curi start iklan itu," katanya.

Sementara itu, meski moratorium itu telah disepakati di dalam surat keputusan bersama (SKB), Jumat (28/2/2014) kemarin, anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, masih ada parpol yang belum mematuhinya. Ia mengaku, jika hari ini masih melihat ada iklan politik salah satu parpol. Namun, ia enggan menyebutkan partai mana yang dimaksud.

"Tadi pagi aku liat masih ada iklan itu. Ya sedih juga. Tapi tidak akan mungkin dipilih rakyat kok," katanya.

SKB tentang Kepatuhan Ketentuan Pelaksanaan Kampanye Melalui Media Penyiaran itu ditandatangani Bawaslu, KPU, KPI dan Komisi Informasi Pusat (KIP). SKB itu didasari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif pasal 83 ayat 2 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014.

Kedua regulasi itu mengatur, kampanye pemilu melalui iklan media elektronik baru dapat dilakukan selama 21 hari sejak 16 Maret hingga 5 April 2014 mendatang. Selain menetapkan moratorium iklan politik dan kampanye, SKB itu juga mewajibkan lembaga penyiaran dan peserta pemilu menaati batas maksimum iklan kampanye.

Iklan kampanye hanya diperbolehkan maksimal 10 kali tayang dengan durasi maksimal 30 detik per hari untuk iklan televisi dan 60 detik untuk iklan radio. Dalam SKB, gugus tugas juga melarang lembaga penyiaran pemberitaan, rekam jejak atau program yang mengandung unsur kampanye, iklan kampanye, dan hasil survei atau jajak pendapat tentang elektabilitas peserta pemilu.

SKB tersebut ditandatangani empat pihak yang masing-masing diwakili ketuanya, yaitu Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua KPI Judhariksawan, Ketua KIP Abdul Hamid Dipopramono.