Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soekarwo Penuhi Undangan Rapat di DPR untuk Bahas Risma

Kompas.com - 26/02/2014, 19:34 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memenuhi undangan rapat di Komisi II DPR, Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/2014) malam. Soekarwo mengaku hadir atas undangan Komisi II DPR melalui surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Setibanya di Kompleks Gedung Parlemen, Soekarwo sempat menyatakan tak mengetahui maksud dari undangan rapat hari ini. Ia hanya menyebutkan, pelantikan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya telah sah secara Undang-Undang.

"Enggak tahu, saya hanya diundang ke DPR oleh Komisi II, yang tanda tangan Pak Priyo," kata Soekarwo.

Saat diberi pertanyaan lebih lanjut terkait pelantikan Wisnu, Soekarwo belum bersedia menjawabnya. Ia hanya menegaskan pelantikan tersebut telah sah dan penjelasan lebih lanjut akan ia sampaikan dalam rapat.

Seperti diketahui, Priyo mengusulkan agar Risma dipertemukan dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pimpinan DPRD Kota Surabaya beserta pimpinan fraksi dan Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya.

Beberapa hari lalu Priyo menandatangani surat undangan agar pihak-pihak tersebut hadir dalam rapat malam ini. Akan tetapi, usulan Priyo itu mendapat penolakan, khususnya dari Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo. Menurut Arif, agenda rapat hari ini kental aroma politis.

Masalah yang dihadapi Risma, katanya, telah diselesaikan oleh internal partai dan Risma telah bertemu langsung dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com