Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seleksi Calon Hakim Konstitusi, DPR Pilih 9 Anggota Tim Pakar

Kompas.com - 26/02/2014, 16:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR telah menetapkan sembilan Tim Pakar seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi. Seluruh Tim Pakar itu nantinya akan memberi rekomendasi pada Komisi III setelah terlibat dalam proses uji kelayakan dan uji kepatutan calon hakim tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Al Muzzamil Yusuf menyampaikan, kesembilan anggota Tim Pakar itu adalah Buya Syafii Maarif, Laica Marzuki, Zein Bajeber, Natabaya, Lauddin Marsuni, Andi Mattalata, Pataniari Siahaan, Saldi Isra dan Husni Umar. Hasyim Muzadi yang semula telah memberikan konfirmasi akhirnya batal menjadi Tim Pakar karena alasan padatnya kesibukan.

"Kewenangan mereka (Tim Pakar) membantu Komisi III," kata Al Muzzamil, seusai memimpin rapat internal Komisi III yang digelar tertutup di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Muzzamil menjelaskan, terkait proses seleksi, setiap calon hakim konstitusi akan mengikuti uji kelayakan dan uji kepatutan selama 90 menit secara bergiliran. Waktu yang diberikan itu akan diisi dengan presentasi, dan pertanyaan pendalaman yang akan dilakukan oleh Tim Pakar beserta anggota Komisi III.

Dalam tahap ini, porsi bertanya Tim Pakar akan lebih besar ketimbang porsi untuk anggota Komisi III. Setelah selesai menguji, Tim Pakar akan diberi waktu untuk membuat rekomendasi pada Komisi III.

Rekomendasi itu akan dijadikan salah satu pijakan saat anggota Komisi III memilih dan menentukan hakim konstitusi untuk menggantikan Akil Mochtar yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap dan Harjono yang akan pensiun di Maret 2014. Jadwal uji kelayakan dan uji kepatutan akan digelar pada 3-5 Maret 2014 di Komisi III DPR. Keputusan dari Komisi III itu akan dibawa ke sidang paripurna DPR pada 6 Maret 2014.

"Terserah mereka (Tim Pakar) apakah menyimpulkan bersama atau memberi pandangan masing-masing, kita hormati. Setelah itu rapat tertutup dengan Komisi III," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com