Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadapi Polemik, Risma Minta Bantuan Dewan

Kompas.com - 20/02/2014, 16:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
 Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, tujuan kedatangannya bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso, adalah untuk meminta bantuan dalam menghadapi polemik yang saat ini sedang dialaminya. Risma bertemu Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2014) sore.

Seperti diberitakan, Risma merasa keberatan dengan pemilihan wakil walikotanya yang baru, Wisnu Sakti Buana. Dia menganggap, pemilihan tersebut tidak transparan dan sesuai prosedur. 

"Tujuannya kedatangan saya kesini ingin menyampaikan, saya mohon bantuan dan klarifikasi di komisi II untuk proses pemilihan (Wisnu) itu," kata Risma usai pertemuan.

Proses pemilihan itu, menurut Risma, adalah hal yang sangat penting. Jika proses pemilihan tidak dilakukan secara transparan, maka menurutnya, hal tersebut akan menyebabkan hal lainnya terganggu. 

"Saya cuma minta prosesnya itu harusnya dilakukan dengan benar. Itu saja yang saya minta, tidak yang lain-lain," ujar dia. 

Risma menambahkan, kalau dia hanya diam saja melihat proses pemilihan yang tidak benar itu, maka anggota dprd surabaya akan menganggap dirinya melakukan pembiaran. Bahkan dia khawatir, nantinya dianggap mengizinkan proses itu.

"Kalau saya diam saja, nanti DPR bilang, oh Bu Risma ternyata bisa diajak main juga," ujarnya. 

Ke depannya, Risma berharap Komisi II DPR bisa membantunya dalam menghadapi polemik ini. Dia berharap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan segera. Namun saat ditanya mengenai keinginannya untuk mundur, Risma tetap enggan menjawabnya. 

"Saya tidak bisa menjawab itu (apakah mundur atau tidak)," pungkasnya. 

Wisnu yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur ketika maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013. Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013. Wisnu juga adalah Ketua DPC PDI-P Surabaya. 

Kabar perseteruan antara Risma dan Wisnu pun semakin kuat. Bahkan, ada tudingan bahwa Wisnu dipersiapkan untuk menggeser posisi Risma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com