Ruhut Sebut Kasus Risma Tak Terkait Soekarwo, tetapi "Banteng Tanduk Banteng"

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul membantah ada keterkaitan Partai Demokrat dengan polemik rencana mundurnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ruhut menampik tudingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menyebutkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo menekan Risma supaya menyetujui proyek pembangunan jalan tol tengah di Surabaya.

"Ah... Itu kan jeruk makan jeruk. PDI-P sudah malu karena masalah internalnya. Ini bukan urusan Demokrat, tapi banteng tanduk banteng," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Ruhut beranggapan, di tengah situasi kisruh internal, PDI-P berusaha mencari kambing hitam, salah satunya dengan mengaitkan Soekarwo yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

"Sama sekali tidak ada kaitannya sama Soekarwo. Ini urusan PDI-P, kok," kata Ruhut.

Ruhut menyarankan, PDI-P tidak perlu melakukan pencitraan dengan membanggakan diri sebagai partai yang solid, padahal di dalamnya terdapat pertikaian. Dengan kondisi PDI-P yang tengah berkonflik ini, Ruhut yakin Partai Demokrat bisa memetik kemenangan di Jawa Timur pada Pileg 2014.

SURYA/ACHMAD AMRU Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Saat ditanyakan kemungkinan Demokrat merekrut Risma jika Risma mundur sebagai wali kota, menurut Ruhut, Partai Demokrat tak tertarik.

"Tanpa dia, Demokrat menang kok. Enggak perlu lah. Kalau Gerindra merasa perlu, karena enggak pede sama Prabowo," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto mengakui bahwa Tri Rismaharini tengah menghadapi tekanan terkait jabatan yang diembannya. Namun, Hasto memastikan, tekanan itu bukan berasal dari internal partai.

Berdasarkan keterangan Risma, sebut Hasto, tekanan yang datang dari Soekarwo terkait rencana pembangunan jalan tol tengah kota Surabaya.

"Jadi wali kota itu tidak mudah karena ada tekanan gubernur. Contohnya, saat pembangunan jalan tol tengah. Maksudnya tekanan di sini, lebih pada kepentingan bisnis," ujar Hasto beberapa waktu lalu.

PDI-P, lanjut Hasto, akan mendukung kebijakan yang diambil Risma sepanjang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat. Terkait rencana pembangunan jalan tol, Risma menolaknya. Ia lebih condong membenahi transportasi publik untuk mengatasi kemacetan di Surabaya.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jawa Timur Sirmadji Tjondro Pragolo mengakui adanya perbedaan pandangan antara Risma dan Soekarwo terkait pembangunan jalan tol tengah.

"Ini memang belum final, dan pasti ada pendapat macam-macam. Menurut orang punya, dianggap perlu. Tapi bagi saya dan orang lainnya, tidak perlu. Ini biasa dalam argumentasi," kata Sirmadji.