Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batal Jadi Capres, Suryadharma Telanjur Sebar Undangan Deklarasi

Kompas.com - 09/02/2014, 13:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com
 — Forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan tidak akan ada deklarasi bakal calon presiden pada Minggu (9/2/2014). Sebelumnya, nama Ketua Umum PPP Suryadharma Ali digadang-gadang sebagai bakal capres terkuat. Suryadharma pun sudah telanjur menyebar undangan pendeklarasian capres.

Dalam undangan yang diterima peserta Mukernas II PPP, sampul depan undangan terdapat foto Suryadharma Ali yang mendominasi halaman muka. Di bagian ini terdapat tulisan "Undangan Resepsi Hari Lahir ke-41 dan Deklarasi Capres PPP tahun 2014-2019". Di bagian bawahnya terdapat pula tulisan "SDA untuk Indonesia". Di bawah foto Suryadharma, tertulis dengan ukuran besar "Suryadharma Ali Wujudkan Harapan Rakyat, Merah Putih Bisa...!!!". 

Di bagian dalam undangan terdapat susunan acara pada Minggu (9/2/2014) di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) pukul 13.00-16.00. Susunan acara ini dilatari dengan logo "SDA untuk Indonesia" disertai dengan gambar bendera Merah Putih.

Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menanggapi soal adanya undangan pendeklarasian capres PPP yang seolah mengarah kepada Suryadharma Ali tersebut. Menurut Suharso, logo "SDA untuk Indonesia" sudah ada sejak tahun lalu.

"Jadi dari tahun lalu sudah ada, karena permintaan dari daerah yang menghendaki Ketum untuk maju. Tapi dengan bijak, beliau menjawab belum saatnya karena mau menyelesaikan tugas yang diamanatkan pada beliau," tutur Suharso.

Menurut Suharso, pembatalan deklarasi capres ini dilakukan sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi semua pihak. "Ini justru mengakomodasi semua pihak," ujarnya.

Mukernas II PPP sebelumnya memutuskan batal melakukan deklarasi bakal capres PPP yang rencananya dilakukan pada Minggu siang. Akhirnya, Mukernas sepakat mengajukan tujuh nama bakal capres dari kalangan internal maupun eksternal. Mereka adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddique, dan politisi Partai Kebangkitan Bangsa Khofifah Indar Parawansa.

Keputusan penetapan capres tunggal yang diusung PPP baru akan dilakukan dalam forum rapat pimpinan nasional (rapimnas). Rapimnas dilakukan setelah PPP mengetahui perolehan suara dalam pemilihan legislatif. Selain itu, dalam rentang waktu selama pileg ini, PPP juga akan meminta konfirmasi kesediaan dari ketujuh nama yang digadang menjadi bakal capres PPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

Nasional
KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Nasional
Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Nasional
Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Nasional
Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com