Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Juga Lirik PDI-P

Kompas.com - 05/02/2014, 09:55 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — PDI Perjuangan (PDI-P) seakan menjadi magnet koalisi bagi sejumlah partai politik menjelang Pemilu 2014. Setelah Demokrat dan Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) secara terbuka menyatakan harapannya dapat berkoalisi dengan PDI-P dan Partai Gerindra.

"Semoga kebersamaan kami, PAN, PDI Perjuangan, dan Gerindra menjadi kenyataan," ujar Ketua Konsolidasi DPP PAN Joncik Muhammad, saat menyampaikan sambutan pada pembukaan rapat Konsolidasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menyongsong Pemilu 2014, di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2014) malam.

Awalnya, sebelum menyinggung soal koalisi, Joncik menyatakan sepakat dengan harapan yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Seperti Tjahjo, dia berharap penyelenggaraan Pemilu 2014 berlangsung secara demokratis dengan penyelenggara yang netral dan berintegritas.

"Kami sepakat dengan lima hal yang disampaikan Pak Tjahjo," katanya.

Menanggapi hal itu, Tjahjo hanya memberikan komentar singkat. "Itu kan PAN yang bilang. Silakan tanyakan pada yang bersangkutan," kata Tjahjo, seusai acara tersebut.

Mengenai koalisi, ia mengatakan, tak ada pengelompokan antara koalisi dan oposisi di pemerintahan. "Yang ada, partai pemerintah dan non-pemerintah," katanya.

Sebelumnya diberitakan, dua partai politik, Demokrat dan Golkar, juga menyatakan keinginannya berkoalisi dengan PDI-P pasca-Pemilu 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com