Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ali: Kalau Saya Mundur dari BPK, Siapa yang Memeriksa Kisruh Beras Impor?

Kompas.com - 31/01/2014, 22:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa mengaku tidak akan mengikuti langkah peserta konvensi lainnya, Gita Wirjawan, yang mundur sebagai Menteri Perdagangan agar fokus mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Menurut Ali, tidak ada yang salah menjadi Anggota BPK sekaligus bakal capres Konvensi.

"Saya sendiri jadi bagian Konvensi akan taat pada aturan yang ada. Selama ini Komite Konvensi tidak membuat aturan yang pesertanya diharuskan untuk memilih apakah tetap menjadi peserta Konvensi atau tetap juga menjabat jabatan yang ada," kata Ali di Jakarta, Jumat (31/1/2014) malam.

Alasan lain, Ali mengaku BPK saat ini sedang melakukan penyelidikan kisruh impor pangan di Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, Ali merasa bertanggung jawab untuk ikut mengusut masalah itu hingga selesai.

"Kalau saya mundur,, justru nanti siapa yang akan memeriksa kisruh beras yang ada? Saya akan secapatnya melakukan pemeriksaan," katanya.

Namun, Ali menolak jika alasan keduanya itu digunakan untuk menyerang Gita yang seolah melepas tanggung jawab atas kisruh impor beras yang tengah dihadapi Kementerian Perdagangan. Menurutnya, Gita pasti sudah memikirkan secara matang dan bukan disebabkan alasan emosional sesaat ketika memutuskan mundur dari Kabinet.

"Tentu Pak Gita sudah menghitung secara matang dan pilihannya itu pasti dilakukan secara rasional dan dewasa, bukan karena ada emosional yang akibat dari kisruh beras impor Vietnam," ujarnya.

Ali mengaku sangat menghargai dan mengapresiasi langkah Gita itu. Menurutnya, dengan mengambil langkah tersebut, Gita dapat lebih konsentrasi mengikuti ajang Konvensi sehingga dapat sekaligus mendongkrak elektabilitas sebagai capres.

Seperti diberitakan, Gita resmi mengundurkan diri pada Jumat (31/1/2014). Sebelumnya, Gita telah mengajukan pengunduran diri hingga tiga kali. Namun, dua permohonan mundur Gita selalu ditolak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada permohonan ketiga kali, Presiden SBY akhirnya membalasnya. Pada Rabu (29/1/2014), Gita mengaku menerima jawaban Presiden yang mempersilakannya mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Gita menyatakan alasannya mundur karena ingin fokus menjalani Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Dia juga mengaku tak mau memiliki konflik kepentingan jika harus menjalani Konvensi tetapi tetap menjadi seorang menteri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com