Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sakit Gigi, Wawan Izin Berobat Tanpa Kenakan Rompi Tahanan

Kompas.com - 29/01/2014, 17:29 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Pia Akbar Nasution, mengatakan bahwa kliennya sedang menderita sakit gigi dan harus berobat ke rumah sakit. Namun, Pia mengeluhkan sulitnya izin berobat ke dokter gigi dan Wawan diminta tetap harus mengenakan rompi tahanan.

"Kita keluhannya satu saja, Mas Wawan agak sulit untuk ke dokter. Dia sakit gigi. Giginya sudah bengkak dari minggu lalu. Minggu lalu sebenarnya udah minta (izin), cuma sempat ada masalah sedikit. Dipaksa untuk pakai rompi tersangka," kata Pia di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Pia pun kembali mengajukan izin agar tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada Lebak itu bisa berobat di Rumah Sakit MMC, Jakarta, sebab KPK tidak memiliki dokter gigi. Pia berharap izin dikabulkan KPK karena berkas kasus Wawan sendiri telah dinyatakan lengkap atau P-21, dan akan dilimpahkan ke tahap penuntutan.

"Itu kan sangat tidak manusiawi. Orang mau berobat, masak di tempat umum di publik (pakai rompi tersangka). Makanya saya ajukan lagi permohonan karena sekarang sudah dilimpahkan," kata Pia.

Menurut Pia, penggunaan rompi tahanan tidak bisa dijadikan alasan masalah keamanan bagi tersangka. Sebab, pengawalan terhadap Wawan dinilai sudah cukup. "Mau dikawal satu peleton pun juga enggak apa. Enggak usah suruh pakai rompi tersangka, lah. Kan, orang cuma mau berobat aja. Nantikan juga balik lagi," terangnya.

Selain kasus Lebak, adik Gubernur Banten Atut Chosiyah itu juga disangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan dan Provinsi Banten. Dalam pengembangannya, Wawan juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. KPK telah menyita 17 mobil dan sebuah motor Harley Davidson terkait pencucian uang.

Berdasarkan hasil penelusuran KPK, Wawan memiliki ratusan aset di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Bali. Aset tersebut berupa tanah, bangunan, dan kendaraan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com