Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertambahan Jumlah Penduduk Jadi Beban Pemerintah

Kompas.com - 29/01/2014, 16:56 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan terus bertambah akan menjadi beban pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan mereka. Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan bertambah menjadi 305,6 juta jiwa pada 2035.

“Bertambah dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun, maka jumlah penduduk Indonesia 2035 akan jauh melampaui 300 juta jiwa. Tentu akan menjadi beban pemerintah dalam pemenuhan hak-hak kebutuhan,” kata Agung dalam acara peluncuran buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Menurut Agung, pertambahan jumlah penduduk akan mengakibatkan timbulnya permasalahan terkait lingkungan karena daya dukung alam yang semakin tidak ideal.

“Akan timbul masalah banjir, tanah longsor pada musim hujan, atau kekeringan pada musim kemarau, dan juga isu perubahan iklim,” ucapnya.

Untuk mengatasi kemungkinan masalah tersebut, kata Agung, pihaknya tengah merancang Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) melalui koordinasi lintas sektor. Selanjutnya, Kemenkokesra akan menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum agar GDPK tersebut bisa diimplementasikan.

“Diharapkan pula akan sinkron dan bersinergi dengan masterplan MP3EI (Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia),” ujar Agung.

Dia juga berharap buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 menjadi suatu masukan dan sasaran pembangunan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi dunia usaha dalam memajukan perekonomian.

Seperti diberitakan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan bertambah menjadi 271,1 juta jiwa pada 2020 dan meningkat lagi menjadi 305,6 juta jiwa pada 2035. Angka itu relatif jauh dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2010 bahwa penduduk Indonesia banyaknya 237,6 juta jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com