Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Soal Kabar Pimpinan KPK ke Cikeas, Loyalis Anas Bermanuver!

Kompas.com - 10/01/2014, 02:28 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar bahwa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mendatangi Cikeas, kediaman Presiden yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, disebut sebagai manuver dari para loyalis mantan ketua umum partai itu, Anas Urbaningrum.

"Saya tidak melihat yang bersangkutan (Anas) melawan Partai Demokrat dan KPK. Bahwa ada pengikut-pengikutnya yang membangun persepsi, itulah politik," kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie, seusai pidato politik di Kantor Sekretariat Komite Konvensi Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Menurut Marzuki, manuver itu adalah upaya untuk mengalihkan isu terkait kasus dugaan suap Hambalang yang menimpa Anas. Karena politik adalah pertarungan, kata dia, Partai Demokrat punya tugas mengklarifikasi dan membuat counter issue untuk menegaskan posisi partai.

Marzuki mengatakan, manuver semacam itu tak perlu dilayani. Sebagai partai berlegitimasi konstitusi, apalagi merupakan partai penguasa, Partai Demokrat tak perlu berhadapan dengan organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Pergerakan Indonesia bentukan Anas yang baru seumur jagung. "Yang penting saling menghargai. Saling respek," kata Ketua DPR itu.

Selain itu, Marzuki berpendapat pula bahwa persoalan terkait isu melibatkan pimpinan KPK dan beberapa nama lain tersebut tak perlu diperpanjang lagi. Dia melihat persoalan sudah selesai karena Juru Bicara PPI Mamun Murod sudah meminta maaf. "(Akan tetapi) saya tidak mau masuk ke wilayah penegakan hukum. Saya konsisten tentang itu sejak dulu."

Sebelumnya, Mamun mengatakan dia mendapatkan informasi mengenai kedatangan Bambang ke Cikeas, didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, pada Senin (6/1/2014). Namun ketika ditanya soal bukti pernyataannya itu, dia tak menjawab secara gamblang.

"Coba nanti diklarifikasikan ke Mas Bambang, dugaan kami mungkin ada permainan di balik ini, di kasus Anas," kata Mamun. Mamun pun menyebutkan rentetan tudingan untuk unsur pimpinan lain KPK, yakni Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Zulkarnain, dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja.

"Ada persoalan hukum yang menjerat mereka. Zulkarnain di Jatim, Adnan Pandu punya kasus di Kaltim, nanti akan ada yang buka; dan Abraham Samad dalam beberapa hal lebih tepat jadi jubirnya Ibas. Mungkin hanya Mas Busyro yang masih clear (bersih)," tutur Mamun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com