Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tetap Rawat 33 Mobil Sitaan Kasus Akil

Kompas.com - 09/01/2014, 14:47 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 33 mobil yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar tetap mendapatkan perawatan. Mobil-mobil itu diamankan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, dan di rumah penyimpanan barang sitaan.

“Kalau mobil yang disita tentu dirawat. Ada yang di kantor KPK kan yang sebagian lainnya juga dititip di rumah penyimpanan barang sitaan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi, Kamis (8/1/2014).

Johan mengatakan, puluhan mobil tersebut dirawat agar tidak rusak. Mobil-mobil itu menjadi alat bukti bagi KPK membuktikan perbuatan korupsi yang disangkakan kepada Akil. Menurut Johan, perawatan yang dilakukan terhadap mobil-mobil itu biasanya dilakukan dengan mengecek mesin mobil, atau memanasi mesin mobil secara rutin.

‘’Tapi ada juga barang yang disita yang dalam kondisi tidak jalan. Nah, itu oleh KPK tidak dibetulin, perawatan semisal dipanasin mesinnya, dicek mesinya,” ujar Johan.

Sebelumnya, KPK menyita total 33 mobil yang diduga berkaitan dengan dugaan TPPU yang menjerat Akil. Tiga dari 33 mobil itu diketahui berplat merah. Selain mobil, KPK menyita 31 motor terkait Akil. Tiga di antara motor-motor ini pun berplat merah.

Mobil dan motor ini disita karena diduga berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat Akil. Sebagian besar kendaraan itu disita dari orang dekat Akil yang bernama Muhtar Eppendi.

KPK menetapkan Akil sebagai tersangka untuk tiga kasus sekaligus, yakni dugaan suap terkait sengketa pilkada Lebak dan Gunung Mas, penerimaan gratifikasi terkait perkara di MK, dan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com