Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei "Kompas", Megawati dan Jokowi Penentu Peta Politik 2014

Kompas.com - 09/01/2014, 06:30 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Figur Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menjadi penentu peta politik pada Pemilu 2014.

Bagi partai kompetitor PDI-P, cara paling rasional untuk memenangi pemilu adalah dengan mendorong PDI-P mengusung Megawati sebagai calon presiden. Setidaknya demikian, bila merujuk tren dukungan bagi para kandidat dan partai berdasarkan survei yang digelar harian Kompas pada 2012 sampai 2013.

"(Karena) kesempatan bagi partai-partai lawan untuk bisa bergerak naik hanya terjadi jika Jokowi tidak dicalonkan oleh PDI-P," menjadi salah satu kesimpulan dari survei tersebut. Dengan situasi itu, masa-masa sekarang ini menjadi hari-hari untuk adu jitu strategi di antara partai politik papan atas peserta Pemilu 2014.

Kajian Litbang Kompas menyatakan bahwa saat ini ada tiga kepentingan yang akan saling tarik-ulur terkait strategi PDI-P dengan fenomena kehadiran figur Jokowi yang dilematis. Tiga sentrum kepentingan itu adalah lingkaran dalam PDI-P, masyarakat, dan lawan politik.

Seandainya sentrum pertama linier dengan masyarakat luas, kekuatan partai kemungkinan akan membesar. Bila sentrum pertama condong pada kepentingan ketiga, maka PDI-P akan dilihat gampang disetir lawan politik, dan masyarakat akan mencari figur dari partai lain. Jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka saat itulah kemungkinan muncul sosok-sosok yang semula tak diperhitungkan atau diperkirakan di jagad politik.

Dilema Jokowi

Sampai saat ini PDI-P belum pernah memunculkan sinyal nyata akan mengusung Jokowi untuk Pemilu Presiden 2014. Di kalangan internal, sosok Megawati Soekarnoputri masih punya banyak pengikut setia meskipun survei terakhir memperkirakan sebagian kader yang semula memilih Megawati beralih ke Jokowi.

Bila Jokowi diusung PDI-P untuk Pemilu Presiden 2014, maka hampir pasti gerbong suara PDI-P akan penuh sesak. Tipis peluang bagi partai lain untuk menjaga perolehan suara yang didulang pelan-pelan sekarang, apalagi menambah suara lagi.

Tren elektabilitas Jokowi yang terus menanjak adalah faktor yang akan sangat menguntungkan partai pengusungnya. Karenanya, tak pelak bila dikatakan bahwa tahun politik kali ini adalah uji strategi untuk PDI-P. Meskipun demikian, tak tertutup kemungkinan masih ada strategi tersembunyi lain PDI-P selain faktor Jokowi.

Survei "Kompas"

Rangkaian survei yang digelar harian Kompas menggunakan metode survei longitudinal, yakni meminta pendapat dari responden yang sama. Ketiga survei dilakukan secara tatap muka, dalam tiga periode waktu.

Survei periode pertama yang hasilnya dilansir pada Desember 2012 dilakukan pada rentang 26 November 2012 sampai 11 Desember 2012. Periode kedua, 30 Mei 2013 sampai 14 Juni 2013, dan diumumkan pada Juni 2013. Adapun periode ketiga terlaksana pada 27 November 2013 sampai 11 Desember 2013, diumumkan mulai Rabu (8/1/2014).

Melibatkan 1.380 sampai 1.400 responden dari 34 provinsi di Indonesia, survei menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan rentang kesalahan (margin of error) 2,6 persen dalam penarikan sampel acak sederhana.

Hasil survei selengkapnya dapat dibaca di harian Kompas edisi Kamis (9/1/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com